Komisi C DPRD Kutim Ingatkan Pentingnya Kajian Matang Sebelum Terapkan Skema MYC
Portalkaltim.com, Kutai Timur – Skema Multi Years Contract (MYC) atau kontrak tahun jamak kembali menjadi sorotan dalam pembahasan sejumlah proyek strategis di Kutai Timur.
Kebijakan ini dinilai penting untuk mempercepat pembangunan, namun di sisi lain juga memiliki risiko besar apabila tidak direncanakan dengan matang.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur Aldriansyah menegaskan bahwa DPRD tidak menolak sistem MYC, tetapi setiap proyek yang akan menggunakan skema tersebut harus melalui proses kajian mendalam agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan daerah di masa depan.
“Soal skema MYC atau Multi Years Contract Komisi C menilai harus dikaji dulu,” ujar Aldriansyah.
Ia mencontohkan bahwa proyek strategis berskala besar seperti pembangunan Pelabuhan Kenyamukan memang layak menggunakan skema MYC karena memiliki dampak ekonomi luas dan nilai strategis tinggi bagi daerah.
“Kalau proyek besar seperti pelabuhan Kenyamukan memang perlu MYC karena strategis,” jelasnya.
Namun, Aldriansyah menekankan bahwa tidak semua proyek bisa langsung diserahkan melalui kontrak tahun jamak karena beberapa jenis pekerjaan seperti pembangunan jalan masih bisa dikerjakan melalui skema tahunan dengan pembiayaan bertahap.
“Tapi kalau proyek jalan harus dilihat dulu apakah cukup dianggarkan tiap tahun tanpa mengunci anggaran jangka panjang,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa penggunaan MYC juga mengandung risiko apabila proyek gagal dilaksanakan, karena masyarakat yang akan paling terdampak sementara DPRD kerap dijadikan pihak yang disalahkan.
“Karena MYC ini kalau gagal dilaksanakan masyarakat yang dirugikan dan DPR yang disalahkan,” tegasnya.
Aldriansyah menutup dengan menegaskan bahwa keputusan penggunaan skema MYC harus berbasis kajian teknis dan keuangan yang matang agar benar-benar memberi manfaat dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Jadi memang perlu kajian matang sebelum diputuskan,” ujarnya.
Ia berharap koordinasi antara eksekutif dan legislatif dapat terus diperkuat agar setiap kebijakan pembangunan di Kutai Timur berjalan transparan, terukur, dan membawa hasil nyata bagi masyarakat. (SH/ADV)
