DPRD Kaltim Sebut Defisit Anggaran Jadi Penyebab Diturunkannya Nilai Beasiswa Idaman Kukar
Portalkaltim.com, Samarinda – Isu pemotongan Beasiswa Idaman Kutai Kartanegara (Kukar) dari Rp5 juta menjadi Rp1,6 juta per mahasiswa memicu kritik dan perhatian publik, terutama kalangan mahasiswa.
Beasiswa besutan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dan Wakil Rendi Solihin ini, bahkan menimbulkan banyak kekecewaan masyarakat hingga menimbulkan demonstrasi belum lama ini.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin angkat bicara menanggapi situasi ini. Ia menjelaskan, persoalan tersebut tak lepas dari kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit cukup besar.
“Beban anggaran membuat pemerintah harus memilah mana program yang bisa dijalankan dan mana yang terpaksa dipending,” ujarnya di Gedung B DPRD Kaltim pada Jumat (15/8/2025).
Menurutnya, kendala tak hanya muncul pada realisasi tahun berjalan, tetapi juga dalam proses penyusunan APBD 2026. Salah satu program yang terdampak adalah Beasiswa Kukar Idaman yang merupakan bagian dari visi-misi bupati.
Salehuddin mengakui, realisasi beasiswa sulit terwujud sesuai konsep awal karena pendapatan daerah jauh dari asumsi yang direncanakan.
“Masyarakat, termasuk mahasiswa, harus memahami kondisi ini. Soal prioritas tetap kita serahkan ke pemerintah kabupaten,” katanya.
Ia menegaskan, pengurangan anggaran pasti memiliki konsekuensi. Beberapa program bisa saja ditunda atau bahkan dipotong untuk mengamankan belanja yang sifatnya wajib, seperti gaji pegawai dan program pelayanan dasar.
Meski demikian, ia berharap pemerintah, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mampu mencari solusi anggaran agar beasiswa tetap berjalan.
“Kalau pemerintah mau memprioritaskan, tentu ada yang harus dikorbankan. Bisa dari volume penerima, atau program lain yang dipangkas,” jelasnya.
Salehuddin menilai, beasiswa memiliki dampak langsung bagi mahasiswa dan pelajar di Kukar, sehingga penting untuk dipertahankan.
“Harapan kami, pemberian beasiswa tetap sesuai skenario awal jumlah penerima dan besaran yang diterima tidak berubah,” tegasnya.
Ia menambahkan, teknis pengaturan anggaran adalah ranah pemerintah. Namun, ia mendorong adanya evaluasi dan pengalihan pos pembiayaan dari program yang bisa ditunda ke program beasiswa.
“Ini program yang sangat menyentuh masyarakat. Kalau bisa, tetap dijalankan seperti awal,” pungkasnya. (SH)
