SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur, Hepnie Armasnyah, menyatakan rasa syukurnya atas kehadiran Kepala DPUPR Kutim, Muhir, dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Gedung DPRD Kutim.
“Setelah sekian lama akhirnya saya bertemu kembali dengan kanda Muhir,” ucap Hepnie kepada awak media setelah rapat.
Sebelumnya, Muhir beberapa kali tidak hadir dalam undangan rapat DPRD Kutim, yang sangat dinantikan kehadirannya oleh anggota DPRD karena dinasnya memiliki sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang paling besar.
Hepnie menjelaskan bahwa agenda rapat kali ini adalah untuk membahas LKPJ dengan mengundang DPUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim.
Dalam rapat tersebut, fokus pembahasan lebih tertuju pada Dinas PUPR terkait kontrak Multi Years Contract (MYC), karena dinas ini memiliki silpa terbesar di antara dinas-dinas lainnya.
“Tadi juga dijelaskan semua terkait MYC, konteksnya memang LKPJ tetapi sorotannya pada MYC yang paling besar di Dinas PUPR, sekitar Rp 423 miliar,” katanya.
Hepnie memastikan bahwa beberapa pekerjaan MYC seperti Masjid At-taubah, pasar, dan Jembatan Telen tidak dapat terselesaikan sesuai rencana. Namun, progres pekerjaan lainnya berjalan baik dan mereka optimis dapat menyelesaikannya.
“Kami juga ingatkan mengenai skema pembayaran MYC yang harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. Kita punya batasan anggaran di tahun 2024 ini karena prosesnya baru terserap di bulan Juli tahun lalu,” ujarnya.
Menyimpulkan, Hepnie menekankan pentingnya penyelesaian pekerjaan MYC sesuai dengan rencana anggaran tahunan.
“Intinya, pekerjaan MYC harus selesai sesuai dengan tahun anggarannya,” tutupnya.ADV