DPRD Kutai Timur Evaluasi Kinerja TAPD Terkait RAPBD, Soroti SILPA Dinas PUPR

DPRD Kutim, Faizal Rachman.
DPRD Kutim, Faizal Rachman.

SANGATTA – Dalam rapat yang berlangsung di DPRD Kutai Timur pada, anggota DPRD, Faizal Rachman, mengungkapkan tujuan utama dari pertemuan tersebut adalah untuk mengevaluasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selama satu tahun terakhir dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami memanggil TAPD, seharusnya kepala TAPD, sekda hadir, karena kami ingin mengevaluasi kinerja dalam rapat RAPBD Perda ini untuk melakukan perbaikan ke depannya,” kata Faizal.

Faizal menyoroti kehadiran dinas-dinas yang memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terbesar, dengan fokus utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang mencatat SiLPA sebesar Rp 423 miliar dari alokasi sebesar Rp 1,9 triliun, dengan yang terserap hanya sekitar Rp 1,5 triliun.

“Kami juga mencatat ketidakhadiran kepala dinas dalam rapat ini. Yang hadir hanya bagian program dan fungsionalnya, dengan alasan satu sakit dan satunya lagi survei. Kami menunda rapat karena anggota DPRD tidak bisa datang,” ungkapnya.

Faizal menegaskan pentingnya menghormati lembaga DPRD sebagai wakil rakyat.

“Saya menekankan bahwa undangan ini sudah panggilan ketiga bagi kepala Dinas PUPR, namun masih belum dihadiri. Kami akan memanggil kembali mereka pada Jumat mendatang. Jika masih tidak hadir, kami akan menggunakan hak interpelasi,” tegasnya.

“Hak interpelasi memberi kami hak untuk bertanya. Jika kepala dinas tidak bisa hadir, kami akan memanggil bupatinya,” jelas Faizal.

Faizal menekankan bahwa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019, tanggung jawab tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bupati.

“Menurut PP 12, tanggung jawab pengelolaan keuangan tertinggi ada pada bupati,” pungkasnya.ADV

Loading

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!