Sangatta – Dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kabupaten Kutai Timur, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengeluarkan pandangan kritis terhadap Nota Penjelasan Bupati Kutai Timur mengenai Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dengan komitmen kuat, fraksi ini berusaha mendorong penyusunan APBD yang memprioritaskan sektor-sektor kunci sebagai respons terhadap kebutuhan utama masyarakat.
Dalam pandangannya, Fraksi PDI-P menegaskan perlunya pendekatan holistik dan berimbang dalam menyusun APBD, menggambarkan perhatian pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Mereka juga menunjukkan komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) melalui peraturan yang telah ditetapkan.
Siang Geah, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kutai Timur, menjelaskan, “Kita perlu memandang situasi geopolitik global karena dapat berdampak pada ekonomi dan pembangunan di dalam negeri. Sebagai Superhub Ibu Kota Negara (IKN), Kutai Timur harus bijak dalam menghadapi dinamika tersebut.”
Dalam pandangan umum terhadap Rancangan APBD 2024, Fraksi PDI-P menyoroti beberapa aspek krusial. Mereka mengapresiasi tema pembangunan yang menekankan “Penguatan Struktur Ekonomi Guna Mendukung Perekonomian Daerah.” Hal ini dianggap mencerminkan kesadaran akan diversifikasi ekonomi dan investasi pada aspek-aspek yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
Terkait dengan pendapatan daerah, Siang Geah menyatakan apresiasi terhadap peningkatan signifikan dalam proyeksi pendapatan, namun menekankan pentingnya sumber pendapatan yang berkelanjutan. Diversifikasi pendapatan daerah menjadi fokus utama untuk meminimalkan ketergantungan pada sektor tertentu.
Fraksi PDI-P juga memberikan sorotan pada belanja daerah, terutama dalam hal alokasi anggaran untuk setiap komponen belanja. Mereka menekankan pentingnya sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, seiring dengan RKPD Kutai Timur.
Dalam menghadapi situasi geopolitik global, Fraksi PDI-P berkomitmen untuk mendukung pemerintah daerah dalam membangun SDM yang bersaing, mengembangkan ekonomi lokal, memperkuat sektor unggulan, menciptakan iklim investasi kondusif, dan memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur daerah.ADV
