Tekan Sampah Plastik, Andriansyah Usulkan ASN Samarinda Wajib Gunakan Tumbler

Anggota DPRD Samarinda, Andriansyah

Portalkaltim.com,SAMARINDA – Upaya mengurangi timbulan sampah plastik di Kota Samarinda didorong dimulai dari lingkungan pemerintahan. Anggota DPRD Samarinda, Andriansyah, mengusulkan agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menerapkan kewajiban penggunaan tumbler atau botol minum guna ulang bagi pegawai, sebagai langkah menekan penggunaan botol plastik sekali pakai.

Andriansyah menilai, pengurangan sampah dapat dimulai melalui perubahan kebiasaan sederhana di lingkungan perkantoran. Menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan contoh nyata dalam mengurangi penggunaan plastik, sebelum mendorong penerapan kebiasaan serupa di tengah masyarakat.

Ia mengusulkan agar Wali Kota Samarinda melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) nantinya menerbitkan surat edaran yang mengatur penggunaan tumbler di lingkungan perkantoran pemerintah.

“Saya punya ide sederhana. Saya ingin meminta Pak Wali Kota melalui Kepala DLH nantinya untuk membuat surat edaran agar mewajibkan setiap kantor OPD tidak lagi menggunakan minuman plastik, botol plastik,” ujar Andriansyah.

Dalam usulan tersebut, setiap pegawai diharapkan memiliki tumbler masing-masing. Fasilitas pengisian ulang air minum atau *refill* juga perlu disiapkan agar pegawai dapat mengisi kembali air minum tanpa harus membeli minuman dalam kemasan plastik.

“Semua karyawan harus punya tumbler masing-masing. Jadi ada *refill*-nya di situ, habis di jalan siapin. Jadi nggak perlu lagi ada botol plastik, botol minuman plastik di kantor,” katanya.

Menurut Andriansyah, penerapan kebijakan tersebut dapat menjadi langkah awal membangun budaya pengurangan sampah plastik di lingkungan pemerintah. Kebiasaan membawa botol minum sendiri diharapkan tidak berhenti sebagai imbauan, tetapi diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari.

Usulan tersebut dapat menjadi salah satu pintu masuk bagi Pemkot Samarinda untuk memperkuat pengurangan sampah dari sumbernya. Namun, implementasinya perlu didukung ketersediaan sarana air minum isi ulang, mekanisme penerapan, serta evaluasi agar kebijakan tidak hanya berhenti pada penerbitan surat edaran.

Dengan menjadikan kantor pemerintahan sebagai titik awal, pengurangan sampah plastik diharapkan dapat berkembang menjadi contoh bagi lingkungan kerja lain maupun masyarakat luas. (AHM/ADV/ DPRD Samarinda)