PJJ di Samarinda Jangan Perlebar Kesenjangan Pendidikan, DPRD Minta Evaluasi

Anggota DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti

Portalkaltim.com,SAMARINDA – Penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk perlu memperhatikan kesenjangan fasilitas pendidikan antarmurid. Kebijakan yang bertujuan melindungi kesehatan peserta didik tersebut jangan sampai menimbulkan persoalan baru, terutama bagi anak-anak yang tidak memiliki perangkat maupun akses internet untuk mengikuti pembelajaran dari rumah.

Anggota DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai kesiapan sarana pembelajaran menjadi aspek penting yang harus diperhitungkan sebelum PJJ diterapkan. Menurutnya, kondisi ekonomi keluarga dan ketersediaan fasilitas teknologi setiap murid tidak sama sehingga pelaksanaan pembelajaran daring berpotensi menghadirkan hambatan tersendiri.

“Tidak semua anak memiliki akses HP atau internet, dan tidak semua guru juga memiliki laptop. Itu menjadi masalah ketika pembelajaran dilakukan dari rumah,” ujarnya.

Sri Puji mengungkapkan, persoalan tersebut terlihat dari hasil kunjungannya ke sejumlah sekolah di Samarinda. Ia menemukan metode pembelajaran yang berbeda, termasuk penggunaan laptop oleh guru untuk menyampaikan materi dan memberikan tugas kepada murid.

Salah satunya di SD 010. Menurutnya, pemanfaatan perangkat teknologi dapat membantu proses pembelajaran jarak jauh. Namun, metode tersebut tetap perlu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dalam mengakses materi yang diberikan.

Ia juga mengunjungi SMP Negeri 23 Samarinda dan melihat murid tetap hadir di sekolah. Dalam pengamatannya, pembatasan aktivitas di luar ruangan menjadi salah satu langkah penyesuaian terhadap kondisi kualitas udara yang kurang baik.

Di sisi lain, Sri Puji tidak menampik bahwa PJJ dapat menjadi pilihan ketika kondisi lingkungan berpotensi mengganggu kesehatan anak. Namun, penerapannya harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan dan keberlangsungan pendidikan agar murid tidak kehilangan kesempatan memahami materi pelajaran.

“Harapannya, PJJ ini hanya berlangsung sebentar, tidak seperti saat pandemi COVID-19. Kalau memang ada kendala selama pembelajaran jarak jauh, materi yang belum dipahami anak-anak bisa diperbaiki atau dilengkapi ketika mereka kembali belajar tatap muka,” tuturnya.

Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PJJ, mulai dari kesiapan sekolah, kemampuan guru, ketersediaan perangkat hingga jangkauan internet. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan darurat tersebut tidak menciptakan kesenjangan baru dalam memperoleh layanan pendidikan, khususnya bagi murid yang memiliki keterbatasan fasilitas belajar. (AHM/ADV/DPRD Samarinda)