Anggaran Terbatas Batasi Sertifikasi Kerja, 80 Pencari Kerja Samarinda Baru Dibekali Kompetensi

Portalkaltim.com, Samarinda – Keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam memperluas pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi pencari kerja di Samarinda. Padahal, peningkatan keterampilan menjadi kebutuhan mendasar agar masyarakat mampu memenuhi standar perusahaan dan bersaing memperoleh pekerjaan.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Harminsyah, menilai program peningkatan kapasitas tenaga kerja harus diperluas, bukan sekadar dijalankan dalam jumlah peserta terbatas.

Ia menyoroti kondisi pencari kerja yang masih memiliki persiapan minim ketika memasuki pasar tenaga kerja. Kekurangan tersebut tidak hanya menyangkut keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan komunikasi yang dibutuhkan dalam proses seleksi maupun ketika menjalankan pekerjaan.

Menurut Harminsyah, pemerintah perlu memastikan masyarakat memperoleh informasi lowongan secara jelas sekaligus akses pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan dapat dilaksanakan dalam waktu singkat maupun bertahap, tetapi perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi yang terukur dan memiliki pengakuan melalui sertifikasi.

“Yang paling penting adalah bagaimana membantu masyarakat, khususnya pencari kerja, dengan memberikan informasi yang jelas. Kemudian yang kedua, kalau bisa diberikan pelatihan-pelatihan, apakah itu singkat atau bertahap, bahkan yang bersertifikasi,” ujarnya.

Sebagai salah satu upaya, program pelatihan sertifikasi yang diprogramkan sejak 2025 telah direalisasikan pada 2026 melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD.

Harminsyah menyebut sebanyak 80 calon tenaga kerja telah mengikuti sertifikasi dalam sejumlah bidang, meliputi digital marketing, konten kreator, barbershop, dan pemasaran media sosial.

Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan lembaga sertifikasi. Proses sertifikasinya mengacu pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga peserta diharapkan memiliki bukti kompetensi yang dapat mendukung kesiapan mereka memasuki dunia kerja.

“Kita siapkan skill dan kapasitas calon-calon tenaga kerja ini agar mereka benar-benar siap bersaing di dunia kerja,” katanya.

Meski kegiatan telah selesai dan dilaporkan berjalan lancar secara administrasi maupun teknis, Harminsyah menegaskan hasil program tidak boleh berhenti pada jumlah peserta yang tersertifikasi. Ia masih perlu menindaklanjuti dan memantau dampaknya, terutama apakah keterampilan yang diperoleh benar-benar membantu peserta mendapatkan pekerjaan atau mengembangkan usaha sendiri.

Harapan tersebut menjadi penting karena keberhasilan pelatihan semestinya diukur dari manfaat setelah peserta kembali ke masyarakat. Jika 80 peserta mampu menunjukkan hasil positif, program serupa diharapkan dapat membuka peluang kerja sekaligus mendorong lahirnya lapangan pekerjaan baru.

Namun, perluasan program masih terbentur kemampuan anggaran. Harminsyah menyebut pemerintah daerah dan pihak terkait berharap kegiatan dapat kembali dilaksanakan pada 2027, meski jumlah peserta masih harus disesuaikan dengan ketersediaan pembiayaan.

“Masalah kuantitasnya masih terbatas karena anggaran, padahal program ini sangat penting untuk menjadi modal bagi calon tenaga kerja,” tegasnya.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja belum sebanding dengan kapasitas program yang tersedia.

Dirinya mendorong agar pelatihan dan sertifikasi tidak hanya menjadi kegiatan tahunan, tetapi diperkuat melalui perencanaan berkelanjutan, perluasan peserta, serta evaluasi penyerapan lulusan di dunia kerja. (SH)