Pelatihan Kerja Belum Selaras Kebutuhan Industri, DPRD Soroti Sulitnya Tenaga Lokal Terserap

Portalkaltim.com, Samarinda – Penyerapan tenaga kerja lokal di Samarinda masih menghadapi persoalan kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan perusahaan. Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi perlu disiapkan berdasarkan kebutuhan industri agar warga tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga memiliki kemampuan yang benar-benar dibutuhkan pasar tenaga kerja.

Persoalan tersebut terlihat dari sejumlah pencari kerja yang ditemui saat kegiatan rekrutmen. Mereka melamar posisi tertentu, tetapi belum memiliki keterampilan maupun pengalaman yang disyaratkan perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mempertemukan pencari kerja dengan penyedia lowongan melalui Job Fair saja belum cukup tanpa pembinaan kompetensi yang terarah.

Anhar mengakui perusahaan memiliki standar tersendiri dalam proses rekrutmen. Namun, pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan perangkat terkait dinilai perlu memetakan kebutuhan tersebut, termasuk pekerjaan yang dapat menerima tenaga kerja pemula dan posisi yang mensyaratkan pengalaman satu hingga tiga tahun.

“Beberapa yang kita wawancarai tadi ternyata melamar pekerjaan tertentu, tetapi tidak punya keterampilan di bidang itu atau belum pernah mengikuti pelatihan,” ujarnya.

Menurut Anhar, pemetaan kebutuhan tenaga kerja seharusnya dimulai dari tingkat paling dekat dengan masyarakat, yakni kelurahan, kecamatan, hingga rukun tetangga (RT). Konsolidasi tersebut diperlukan agar pemerintah mengetahui profil pencari kerja sekaligus perusahaan yang membutuhkan keterampilan tertentu, baik untuk pekerjaan lapangan maupun posisi yang menyediakan pelatihan internal.

Ia juga menyoroti pekerjaan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi tenaga kerja dengan keterampilan khusus justru didatangkan dari luar daerah. Bidang konstruksi dan otomotif menjadi contoh kebutuhan yang menurutnya perlu mendapat perhatian melalui penguatan pelatihan lokal.

Anhar mempertanyakan belum optimalnya penyiapan tenaga terampil di bidang konstruksi beton, pengelasan, welder, dan keterampilan teknis lainnya. Padahal, kebutuhan tersebut dapat menjadi peluang bagi warga Samarinda apabila pemerintah menyiapkan program pelatihan sekaligus sertifikasi yang sesuai standar pekerjaan.

“Kenapa kita tidak memiliki pelatihan dan sertifikasi sendiri di bidang konstruksi beton, pengelasan, welder, dan keterampilan lainnya?” katanya.

Ia mendorong Dinas Tenaga Kerja menyusun program berdasarkan proyeksi lowongan pada tahun berikutnya. Jika kebutuhan perusahaan telah diketahui sejak awal, pelatihan dapat disiapkan sesuai bidang yang dibutuhkan, termasuk menjahit untuk memenuhi kebutuhan usaha konveksi. Anhar juga menilai peluang kerja di sektor UMKM dapat dipetakan lebih luas, termasuk pekerjaan tertentu yang memungkinkan kelompok lanjut usia tetap produktif.

Tanpa perencanaan yang menghubungkan kebutuhan industri, pelatihan, dan sertifikasi, pencari kerja lokal berisiko terus berhadapan dengan persyaratan yang tidak sesuai kemampuan mereka. Karena itu, kesiapan tenaga kerja perlu dibangun sebelum lowongan dibuka, bukan hanya ketika perusahaan mulai melakukan rekrutmen. (SH)