Wabup Kutim Mahyunadi Tekankan Integritas Aparatur untuk Cegah Korupsi dan Gratifikasi

Portalkaltim.com – Kutai Timur, Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) menegaskan pentingnya penguatan integritas aparatur sebagai langkah mencegah korupsi dan gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai pencegahan korupsi, pengendalian gratifikasi, serta pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Aparatur didorong tidak hanya memahami aturan, tetapi juga menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Wakil Bupati Mahyunadi menilai integritas harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh aparatur, mulai dari tingkat pemerintah daerah hingga pemerintahan desa. Pengetahuan mengenai aturan antikorupsi, menurutnya, harus digunakan untuk mencegah penyimpangan, bukan justru mencari celah untuk menghindari aturan.

“Integritas yang sudah kita pelajari selama bertahun-tahun harus dimaksimalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai pengetahuan tentang aturan justru digunakan untuk mencari celah melakukan kesalahan,” tegas Mahyunadi di Kantor Bupati Kutim, Rabu (19/8/2026).

Ia juga menekankan pentingnya peran camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pembinaan administrasi dinilai menjadi salah satu langkah pencegahan agar potensi kesalahan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa dapat segera diperbaiki.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengedepankan pembinaan dan pencegahan secara berkelanjutan. Namun, apabila setelah dilakukan pembinaan masih ditemukan pelanggaran yang sama, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, keteladanan dan pengawasan harus terus diperkuat,” ungkapnya.

Selain membahas korupsi dan gratifikasi, kegiatan tersebut juga mendorong aparatur memahami pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Integritas dinilai menjadi fondasi agar pelayanan publik, pengelolaan anggaran, serta program pembangunan dapat berjalan secara transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Mahyunadi berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti pada pemahaman secara teoritis, tetapi dapat diterapkan dalam lingkungan kerja masing-masing. Dengan komitmen bersama, budaya pemerintahan yang bersih dan berintegritas diharapkan semakin kuat. (IR)