Fraksi PKS-PPP Balikpapan Soroti SILPA Rp479 Miliar dan Proyek RS Mangkrak

Portalkaltim.com, Balikpapan – Fraksi PKS-PPP DPRD Kota Balikpapan menyoroti besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp479,23 miliar.

Selain mempertanyakan efektivitas penyerapan anggaran, fraksi juga mengkritisi lambannya pelaksanaan proyek strategis, termasuk pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Balikpapan Barat yang hingga kini belum menunjukkan progres sesuai harapan.

Pandangan tersebut disampaikan Fraksi PKS-PPP melalui Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan, Ari Sanda, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 di Hotel Grand Senyiur, Senin (6/7/2026).

Ari Sanda menyampaikan, realisasi belanja daerah sebesar Rp4,27 triliun dari target Rp4,75 triliun memang menunjukkan tingkat serapan yang relatif baik.

Namun, masih besarnya anggaran yang tidak terserap menjadi catatan serius karena berpotensi memengaruhi kualitas pelaksanaan pembangunan.

“Penyerapan yang baik adalah bersifat bertahap, bukan menumpuk di akhir tahun. Hal tersebut bisa memicu terjadinya proyek yang terburu-buru, kualitas fisik rendah, bahkan masalah administrasi atau hukum,” tegasnya.

Fraksi PKS-PPP menjadikan pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Balikpapan Barat sebagai contoh nyata lemahnya pelaksanaan anggaran.

Dari alokasi sekitar Rp106 miliar yang telah dicairkan, progres fisik proyek disebut masih jauh dari target, sementara kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan tersebut sangat mendesak.

“Pembangunan RS di Balikpapan Barat menjadi contoh. Telah dianggarkan Rp106 miliar, dana sudah dicairkan, tetapi progres fisiknya baru sekitar 20 persen, sementara masyarakat sangat membutuhkan keberadaan rumah sakit tersebut,” ujarnya.

Selain itu, fraksi juga meminta Pemerintah Kota Balikpapan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab tingginya SILPA.

Menurut mereka, perlu dipastikan apakah anggaran yang tidak terserap berasal dari efisiensi hasil tender, pelampauan pendapatan, atau justru akibat lemahnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengeksekusi program.

“Mohon dijelaskan apakah SILPA ini murni dari efisiensi tender, pelampauan pendapatan, atau akibat kelalaian OPD dalam mengeksekusi program dan kegiatan fisik,” katanya.

Fraksi PKS-PPP mendesak agar seluruh program pembangunan fisik mulai dijalankan sejak awal tahun anggaran sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat dan tidak berujung pada penumpukan pekerjaan di penghujung tahun yang berisiko melahirkan proyek mangkrak.

Di sisi pendapatan daerah, fraksi memberikan apresiasi atas upaya pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, mereka mengingatkan agar potensi penerimaan daerah, khususnya dari sektor hiburan, dikelola secara transparan.

Maraknya tempat hiburan malam (THM) baru, menurut Fraksi PKS-PPP, harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan regulasi yang lebih ketat agar tidak memunculkan persoalan sosial maupun kebocoran penerimaan daerah.

“DPRD tidak ingin ada kebocoran potensi PAD dari sektor hiburan malam. Transparansi pelaporan pajak hiburan, pajak restoran, dan seluruh kegiatan ekonomi harus dipastikan berjalan dengan baik,” pungkas Ari Sanda. (SH)