Mahakam Job Fair 2026 Dibuka, Andi Harun Siapkan Strategi Tekan Pengangguran dan Urbanisasi

Portalkaltim.com, Samarinda — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terus memperkuat strategi menekan angka pengangguran di tengah meningkatnya arus urbanisasi pasca pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Melalui Mahakam Job Fair 2026 yang digelar selama dua hari di Mal Samarinda Square, Kamis (23/7/2026), Pemkot tidak hanya membuka akses lapangan kerja, tetapi juga menyiapkan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di dunia industri.

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan kebutuhan lapangan pekerjaan di Samarinda akan terus meningkat setiap tahun.

Kondisi tersebut dipengaruhi status Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah untuk mencari pekerjaan, terutama sejak pembangunan IKN yang memicu meningkatnya arus urbanisasi ke Samarinda.

Menurut Andi Harun, pengelolaan kota menjadi semakin kompleks karena pemerintah harus mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai. Karena itu, selama setahun terakhir Pemkot Samarinda memperkuat sinergi dengan dunia usaha dan industri agar memprioritaskan tenaga kerja asal Samarinda.

“Kita melakukan sinergi yang kuat dengan mitra usaha dan dunia industri yang ada di Samarinda agar mereka mendahulukan pekerjanya dari warga Samarinda,” ujarnya.

Dalam Mahakam Job Fair 2026, tersedia sekitar 764 kebutuhan tenaga kerja dari berbagai perusahaan. Hingga hari pertama pelaksanaan, tercatat lebih dari 1.000 pencari kerja telah mendaftarkan diri. Meski demikian, Andi Harun mengakui tidak seluruh pelamar akan terserap sehingga proses seleksi tetap dilakukan sesuai kebutuhan perusahaan.

“Hari ini, dari lebih 764 kebutuhan kesempatan kerja, ada sekitar 1.000 yang mendaftar. Memang tidak semuanya akan lolos, tetapi nanti akan kita pilah lagi,” katanya.

Selain membuka akses pekerjaan, Pemkot juga menyiapkan program peningkatan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) maupun Balai Pendidikan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kalimantan Timur.

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada lowongan kerja, tetapi juga mampu menciptakan usaha sendiri melalui keterampilan yang dimiliki.

Ia menegaskan, meski pemerintah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, program pengembangan sumber daya manusia tetap menjadi prioritas dalam penyusunan APBD 2027 karena menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat.

“Walaupun kita dalam keadaan efisiensi, untuk urusan seperti ini tetap memiliki komitmen yang tinggi. Tinggal nanti saya minta dukungan DPRD karena ini menyangkut kelangsungan kehidupan warga,” tegasnya.

Bagi Andi Harun, membuka akses pekerjaan bukan sekadar memenuhi target program pemerintah. Menurutnya, membantu masyarakat memperoleh pekerjaan juga memiliki nilai sosial dan kemanusiaan karena memberikan kesempatan bagi warga untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Diketahui, sebanyak 34 perusahaan bergabung dalam kegiatan tersebut, dengan 180 jabatan, dan 764 posisi yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan lowongan pekerjaan di seluruh Kalimantan Timur (Kaltim). (SH)