Fraksi NasDem Desak Pemkot Balikpapan Benahi PAD hingga Pelayanan Publik

Portalkaltim.com. Balikpapan – Fraksi NasDem DPRD Kota Balikpapan melontarkan kritik tajam terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025.

Selain menyoroti masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer, fraksi ini juga menilai rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), hingga berbagai persoalan pelayanan publik menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah.

Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Puryadi, mewakili Fraksi NasDem dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Hotel Grand Senyiur, Senin (6/7/2026).

Fraksi NasDem mencatat struktur pendapatan Kota Balikpapan masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi yang mencapai 69,50 persen, sementara kontribusi PAD hanya 30,18 persen dan pendapatan lain-lain sebesar 0,32 persen.

Menurut Fraksi NasDem, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa kemandirian fiskal Balikpapan masih perlu diperkuat melalui optimalisasi seluruh potensi pendapatan daerah.

“Sumber pembiayaan daerah secara umum masih tergantung dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebesar 69,50 persen, sementara PAD hanya 30,18 persen,” ujar Puryadi.

Fraksi NasDem juga menyoroti tidak tercapainya target PAD. Dari target sebesar Rp1,38 triliun, realisasi hanya mencapai Rp1,24 triliun atau 90,52 persen, sehingga terdapat kekurangan sekitar Rp130,84 miliar.

Menurut mereka, kondisi tersebut seharusnya dapat dihindari apabila organisasi perangkat daerah mampu mengoptimalkan sektor-sektor yang selama ini menjadi sumber penerimaan daerah.

“Fraksi NasDem berpandangan bahwa kekurangan pencapaian target PAD seyogianya tidak terjadi ketika SKPD mampu memaksimalkan potensi yang ada, terutama sektor pajak daerah dan retribusi daerah,” katanya.

Fraksi NasDem mencatat realisasi pajak daerah hanya mencapai 88,48 persen dari target atau mengalami kekurangan sekitar Rp129,37 miliar. Sementara retribusi daerah juga belum memenuhi target dengan selisih sekitar Rp15,57 miliar.

Karena itu, pemerintah diminta mempercepat digitalisasi pelayanan perpajakan, memperluas basis wajib pajak, menertibkan reklame, sekaligus menutup berbagai potensi kebocoran pendapatan.

Selain meningkatkan PAD, Fraksi NasDem juga meminta Pemkot Balikpapan memanfaatkan posisi strategis sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk memperbesar porsi dana transfer dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Di sisi belanja daerah, Fraksi NasDem menilai penyerapan anggaran juga belum optimal. Dari total belanja sebesar Rp4,75 triliun, realisasinya baru mencapai Rp4,27 triliun atau 89,90 persen, sehingga masih menyisakan anggaran sekitar Rp480,19 miliar.

Fraksi NasDem berharap anggaran ke depan lebih diprioritaskan pada belanja yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk bantuan sosial dan pelayanan dasar.

Sorotan tajam juga diarahkan pada besarnya SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp479,23 miliar atau sekitar 11,25 persen dari total APBD.

Menurut Fraksi NasDem, tingginya SiLPA menjadi indikator bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran belum berjalan efektif sehingga banyak program yang tidak terserap secara maksimal.

“Jumlah SiLPA yang besar menjadi indikasi ketidaktepatan dalam pengelolaan anggaran dan dapat berdampak terhadap pelayanan publik maupun pembangunan daerah,” tegasnya.

Tak hanya membahas persoalan fiskal, Fraksi NasDem juga menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik yang dinilai hingga kini belum mendapat penyelesaian serius.

Di sektor air bersih, pemerintah diminta segera menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), mulai dari distribusi air yang kerap terhenti akibat pipa tua, kualitas air yang masih keruh dan berbau, keterlambatan pemasangan sambungan rumah, hingga minimnya pembangunan jaringan pipa induk.

Persoalan banjir juga kembali menjadi perhatian. Fraksi NasDem meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas pembangunan pengendali banjir yang dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat di kawasan rawan genangan.

Pada sektor pendidikan, Fraksi NasDem meminta pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) benar-benar diawasi agar tidak memberi ruang praktik kecurangan.

Selain itu, pemerintah juga didorong segera menambah pembangunan sekolah baru di kawasan padat penduduk agar seluruh anak Balikpapan memperoleh akses pendidikan yang layak.

Fraksi NasDem turut menyoroti pemadaman listrik bergilir yang dinilai mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat serta meminta Wali Kota segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi permanen.

Keluhan masyarakat mengenai antrean panjang BBM subsidi juga menjadi perhatian. Menurut Fraksi NasDem, distribusi BBM bersubsidi harus dievaluasi agar lebih tepat sasaran, terutama karena sopir angkutan barang dan sembako masih kesulitan memperoleh solar akibat antrean yang dipenuhi kendaraan industri.

“Kami berharap pemerintah kota dapat melakukan langkah konkret sekaligus membuat kajian yang tepat terhadap sistem distribusi BBM agar persoalan antrean tidak terus berulang dan masyarakat tidak dirugikan,” tutup Puryadi. (SH)