PDIP Desak Evaluasi OPD dan Bentuk Pansus RS Sayang Ibu. Soroti PAD hingga Krisis Air Bersih

Portalkaltim.com, Balikpapan – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kota Balikpapan dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Fraksi menilai masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, mulai dari rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), keterbatasan daya tampung sekolah, krisis air bersih, buruknya sistem drainase, hingga mandeknya pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu.

Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Sekretaris Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, menegaskan bahwa capaian pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak memenuhi target harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah.

Fraksi meminta Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) lebih agresif menggali potensi penerimaan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan agar ketergantungan terhadap sumber pendapatan lain dapat dikurangi.

“Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan ke depan harus dapat lebih optimal dalam menggali potensi-potensi pendapatan daerah,” tegasnya, Senin (6/7/2026) di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan.

Di sektor pendidikan, Fraksi PDIP menyoroti persoalan klasik yang hingga kini belum terselesaikan. Mulai dari minimnya daya tampung sekolah negeri, keterbatasan gedung sekolah, ketimpangan fasilitas pendidikan antarwilayah, hingga kekurangan tenaga pendidik.

Fraksi juga mengingatkan pemerintah agar segera memberikan kepastian terhadap guru non-ASN yang selama ini masih menunggu kejelasan status, sehingga tidak mengganggu kualitas pelayanan pendidikan di Kota Balikpapan.

“Permasalahan dan kendala selama ini kurangnya daya tampung, kekurangan fasilitas gedung sekolah, ketimpangan akses, serta kekurangan guru harus menjadi perhatian serius Saudara Wali Kota,” sebutnya.

Persoalan pelayanan dasar lainnya yang menjadi sorotan adalah ketersediaan air bersih. Fraksi meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan distribusi air yang masih banyak dikeluhkan masyarakat.

Selain itu, PDIP turut menyoroti manajemen Rumah Sakit Tipe A Gunung Malintang yang dinilai perlu segera dibenahi agar pelayanan kesehatan berjalan lebih efektif, profesional, akuntabel, dan transparan.

Di bidang infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan menilai pembangunan jalan harus dirancang lebih matang seiring meningkatnya jumlah penduduk Kota Balikpapan. Mereka juga menyoroti sistem drainase yang belum terintegrasi, lemahnya pemeliharaan saluran, pendangkalan akibat endapan lumpur, hingga sumbatan yang menyebabkan banjir saat musim hujan.

Fraksi bahkan mendorong pemerintah mulai menerapkan konsep pembangunan yang mendukung konservasi air sebagai langkah antisipasi dampak perubahan iklim dan ancaman El Nino.

Sorotan paling keras disampaikan terhadap proyek pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Balikpapan Barat. Fraksi PDI Perjuangan kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut.

Menurut fraksi, pembangunan rumah sakit itu telah mengalami wanprestasi sehingga perlu diusut secara komprehensif agar penyebab keterlambatan maupun persoalan pelaksanaan proyek menjadi jelas sebelum pembangunan kembali dilanjutkan.

“Fraksi PDI Perjuangan secara resmi telah mengusulkan pembentukan Panitia Khusus DPRD Kota Balikpapan untuk melakukan evaluasi pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu secara menyeluruh karena telah terjadi wanprestasi,” ujar Najib.

Selain itu, Fraksi PDIP meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki orientasi program yang mampu meningkatkan PAD sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Fraksi juga mendesak Wali Kota melakukan evaluasi terhadap OPD yang gagal mencapai target pendapatan maupun OPD yang realisasi belanjanya masih berada di bawah 90 persen. Menurut mereka, rendahnya serapan anggaran harus menjadi perhatian serius Badan Anggaran DPRD karena berdampak pada lambatnya pembangunan dan pelayanan publik.

Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Kota Balikpapan meningkatkan kualitas penyerapan APBD agar sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dapat ditekan dan anggaran benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (SH)