Iswandi Nilai Program KDMP Belum Miliki Blueprint Bisnis yang Jelas

Anggota DPRD Kota Samarinda, Iswandi,.S.T.(AHM/Portalkaltim.com)

Portalkaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengkritisi implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Menurutnya, pembentukan koperasi secara masif perlu didahului dengan perencanaan bisnis yang matang agar tidak hanya menjadi program administratif, tetapi mampu berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Iswandi mengatakan, sejak awal dirinya mempertanyakan konsep pengembangan KDMP. Ia menilai setiap koperasi seharusnya memiliki arah usaha yang jelas, menyesuaikan potensi wilayah, serta mampu bersaing dengan pelaku usaha yang sudah lebih dulu berkembang.

“Sejak awal saya mempertanyakan konsepnya. Saya bahkan tidak pernah menghadiri undangan terkait KDMP karena menurut saya belum ada blueprint yang jelas. Sebuah program sebesar ini tidak cukup hanya dibentuk, tetapi harus dipastikan bagaimana koperasi itu bisa bertahan dan berkembang,” ujarnya saat ditemui, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, apabila setiap kelurahan diwajibkan memiliki satu KDMP, maka harus ada strategi bisnis yang membedakan masing-masing koperasi. Tanpa diferensiasi usaha, koperasi akan kesulitan bersaing dengan jaringan ritel modern maupun pelaku usaha yang sudah mapan.

“Kalau setiap kelurahan memiliki koperasi dengan jenis usaha yang sama, bagaimana mereka mau bersaing dengan minimarket, apotek, atau pelaku usaha lainnya? Yang harus dipikirkan adalah apa nilai tambah yang dimiliki koperasi sehingga masyarakat tertarik bertransaksi di sana,” katanya.

Iswandi menilai pemerintah perlu menyusun peta jalan atau blueprint pengembangan koperasi yang memuat model bisnis, analisis pasar, kebutuhan permodalan, hingga strategi keberlanjutan. Dengan demikian, koperasi yang dibentuk tidak berhenti hanya pada tahap pendirian.

“Jangan hanya mengejar target jumlah koperasi. Yang lebih penting adalah memastikan koperasi tersebut memiliki usaha yang layak, pengelolaan yang profesional, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya maupun masyarakat sekitar,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan KDMP dan melibatkan pelaku usaha, akademisi, serta praktisi koperasi dalam menyusun model pengembangannya. Menurut Iswandi, langkah tersebut penting agar koperasi benar-benar menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, bukan sekadar memenuhi target pembentukan lembaga,” tutupnya. (AHM/RAD/DPRD Samarinda)