Solar Ditambah, Antrean Tetap Mengular. Sopir Truk Minta Pengawasan Nyata di Lapangan

Portalkaltim.com, Balikpapan – Penambahan kuota Bio Solar di SPBU KM 13 dan KM 15 Balikpapan belum sepenuhnya menjawab keluhan para sopir truk. Di tengah kebijakan peningkatan distribusi BBM subsidi, antrean kendaraan justru masih terlihat panjang dan memicu pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan di lapangan.

Persoalan tersebut disampaikan Perwakilan Komunitas Sopir Truk Balikpapan (KSTB), Sodiq, saat mengikuti sidak bersama DPRD Balikpapan, Pertamina, kepolisian, mahasiswa, dan sejumlah pihak terkait.

Menurutnya, dari sisi ketersediaan pasokan, kondisi saat ini sebenarnya jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Namun, penambahan kuota yang telah dilakukan belum berbanding lurus dengan berkurangnya antrean kendaraan di SPBU.

Sodiq menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan yang perlu dicermati bersama, terutama terkait pengawasan distribusi BBM subsidi agar benar-benar tepat sasaran.

“Kami melihat stok sudah cukup. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa setelah kuota ditambah antrean masih panjang. Ini yang perlu dicari solusinya bersama,” ujarnya pada Senin (8/6/2026).

Ia mengungkapkan para sopir selama ini kerap memberikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran di lapangan. Namun komunitas sopir tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan sehingga seluruh laporan bergantung pada tindak lanjut pihak yang berwenang.

Menurutnya, para sopir hanya bisa berperan sebagai penyampai informasi karena fungsi pengawasan dan penertiban berada pada instansi yang memiliki kewenangan hukum.

Sodiq berharap laporan maupun masukan dari para sopir dapat memperoleh respons yang lebih cepat agar berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan keresahan tidak berkembang menjadi konflik di lapangan.

“Kami hanya bisa memberi informasi. Yang punya kewenangan menindak tentu aparat dan instansi terkait. Harapan kami laporan yang disampaikan bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa antrean panjang bukan sekadar persoalan distribusi BBM, tetapi menyangkut keselamatan dan kondisi para sopir yang harus menunggu berjam-jam bahkan berhari-hari di lokasi.

Menurutnya, pengalaman beberapa tahun lalu menjadi pelajaran penting ketika antrean panjang sempat memicu berbagai persoalan sosial dan kemanusiaan yang tidak diinginkan.

Karena itu, usulan pembentukan satuan tugas khusus pengawasan distribusi BBM yang mengemuka dalam sidak mendapat dukungan dari komunitas sopir. Kehadiran satgas dinilai dapat menjadi jembatan antara masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, dan operator distribusi BBM dalam memastikan pengawasan berjalan lebih efektif.

“Dengan adanya satgas tentu sangat membantu. Sopir butuh kepastian bahwa ada pihak yang benar-benar mengawasi dan menindaklanjuti persoalan yang terjadi di lapangan,” tegasnya.

KSTB berharap berbagai langkah yang telah disepakati sebelumnya, mulai dari penghapusan sistem kupon antrean, penambahan kuota distribusi, operasional SPBU selama 24 jam hingga rencana pembentukan satgas, dapat segera diimplementasikan secara konsisten sehingga persoalan antrean panjang Bio Solar tidak terus berulang dan aktivitas logistik di Balikpapan dapat berjalan lebih lancar. (SH)