Belanja Laundry Rp450 Juta Pemprov Kaltim Jelaskan Bukan Hanya untuk Pakaian Kepala Daerah

Portalkaltim.com, Samarinda — Sorotan publik terhadap anggaran jasa laundry senilai Rp450 juta di ngan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akhirnya dijelaskan secara terbuka oleh pihak Pemprov.

Anggaran yang sempat ramai diperbincangkan karena tercatat sebagai belanja laundry pakaian kepala daerah itu disebut bukan hanya untuk kebutuhan pribadi pejabat, melainkan mencakup operasional berbagai fasilitas pemerintahan.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Astri Intan Nirwany, menjelaskan bahwa penamaan tersebut berasal dari proses penyusunan anggaran awal pada akhir 2025 dan hanya mengambil salah satu deskripsi dari rincian belanja.

“Kalau dilihat di RUP memang tertulis belanja laundry pakaian kepala daerah. Itu karena pengambilan salah satu deskripsi dari rincian anggaran. Padahal di dalamnya sudah kami jabarkan secara rinci penggunaannya,” ujarnya dalam konferens Kaltim, Selasa (5/5/2026).

Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut mencakup kebutuhan llaundry untuk karpet, gorden, bed cover, sprei, taplak meja, penutup kursi, hingga perlengkapan jamuan dan fasilitas rumah jabatan.

Seluruh rincian itu, menurutnya, telah dimasukkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sehingga dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Astri menyebut meningkatnya kebutuhan laundry juga dipengaruhi perubahan pola kegiatan pemerintahan setelah efisiensi anggaran diberlakukan pada 2025.

Banyak agenda yang sebelumnya dilaksanakan di hotel kini dipindahkan ke gedung milik pemerintah, sehingga kebutuhan operasional ikut meningkat secara signifikan.

“Sebagian besar kegiatan sekarang dilaksanakan di gedung-gedung milik pemerintah. Ada enam gedung besar yang digunakan sehingga kebutuhan operasional termasuk laundry ikut meningkat,” jelasnya.

Selain ruang rapat dan jamuan, fasilitas musala yang digunakan setiap hari untuk ibadah dan pengajian juga memerlukan perawatan rutin.

Begitu pula guest house pemerintah yang memiliki sekitar 10 kamar termasuk ruang VIP dan sering digunakan sebagai tempat transit tamu penting seperti menteri, gubernur, hingga pejabat pusat.

“Di guest house ada sekitar 10 kamar termasuk ruang VIP. Pernah digunakan oleh menteri, gubernur hingga pejabat pusat. Kebersihan harus dijaga setiap hari,” beber Astri.

Ia juga menegaskan bahwa belanja jasa laundry berbeda dengan anggaran pemeliharaan karena memiliki fungsi yang tidak sama.

Jika kerusakan terjadi pada rel gorden atau kain robek maka masuk dalam pos pemeliharaan, sedangkan proses pencucian tetap dicatat sebagai jasa laundry.

“Kalau dicuci itu masuk jasa laundry. Jadi berbeda pos anggarannya,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, layanan laundry menggunakan pihak ketiga yakni Tsamara Laundry Cleaning di Jalan M Yamin dan Alwan Laundry di Jalan Robert Wolter Monginsidi, Samarinda.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menambahkan bahwa persepsi publik soal laundry selama ini terlalu sempit karena hanya dikaitkan dengan pakaian.

Menurutnya, layanan dry cleaning saat ini juga mencakup berbagai perlengkapan rumah tangga yang digunakan dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari.

“Pemikiran kita laundry itu pakaian. Ternyata sekarang dry cleaning tidak hanya untuk pakaian tetapi juga untuk karpet, gorden, sprei hingga taplak meja,” katanya.

Melalui penjelasan ini, Pemprov berharap polemik yang berkembang tidak lagi didasarkan pada asumsi parsial, melainkan pada rincian anggaran yang telah dibuka secara transparan kepada publik. (SH)