Hak Angket Diseutujui, DPRD Kaltim Pilih Menjawab Tekanan Publik dengan Sikap Politik Terbuka

Portalkaltim.com, Samarinda — DPRD Kalimantan Timur mulai mengerucutkan sikap politik atas desakan publik dengan menyepakati pengguliran hak angket terhadap kebijakan Gubernur Kalimantan Timur.

Keputusan itu lahir dalam rapat konsultasi pimpinan yang digelar Senin (4/5/2026) malam, di mana enam dari tujuh fraksi menyatakan persetujuan, sementara Fraksi Golkar memilih tidak ikut dalam kesepakatan tersebut.

Langkah ini menjadi kelanjutan langsung dari tekanan publik yang terus menguat sejak aksi besar 21 April hingga aksi jilid II yang kembali berlangsung dari sore hingga malam hari di depan Gedung DPRD.

Juru bicara hak angket DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menjelaskan bahwa konsolidasi pimpinan berjalan tanpa perdebatan panjang karena mayoritas fraksi telah menentukan sikap politiknya.

“Agenda sebelumnya kita melakukan rapat konsolidasi pimpinan tanggal 4 dan alhamdulillah sudah selesai. Enam fraksi dari tujuh fraksi menyampaikan sikap,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan terhadap hak angket telah memenuhi syarat minimal sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD untuk dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

“Syaratnya minimal dua fraksi atau 10 anggota DPRD. Ini sudah ditandatangani oleh 22 anggota dari enam fraksi,” katanya.

Meski demikian, proses tersebut belum final karena masih menunggu penjadwalan melalui Badan Musyawarah untuk menentukan agenda rapat paripurna.

“Ini belum diagendakan di Banmus. Nanti kita tunggu jadwal Banmus untuk menentukan paripurna,” jelasnya.

Nurhadi menegaskan bahwa pilihan langsung menuju hak angket bukan sekadar keputusan administratif, tetapi bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat yang terus mengawal proses ini secara terbuka.

“Ini adalah respon dari pergerakan masyarakat. Kita tidak ingin mengkhianati perjuangan mereka yang masih mengawal sampai malam ini,” tegasnya.

Mayoritas fraksi juga disebut tidak memilih jalur interpelasi karena dinilai tidak cukup menjawab tuntutan publik yang secara tegas meminta penggunaan hak angket.

“Kalau kita arahkan ke interpelasi, dikhawatirkan akan menimbulkan kekecewaan karena keinginan dari teman-teman di luar itu jelas ke hak angket,” ujarnya.

Pertimbangan stabilitas daerah juga menjadi alasan politik yang tidak bisa diabaikan dalam keputusan tersebut.

“Kalau tidak sesuai dengan harapan mereka, bisa saja aksi akan berlanjut. Ini yang kita hindari agar situasi tetap kondusif,” katanya.

Sementara itu, satu fraksi yang belum bergabung masih disebut mempertimbangkan opsi politik lain dan belum memberikan dukungan resmi dalam forum rapat.

Di luar gedung DPRD, massa aksi yang sejak sore mengawal jalannya rapat memilih menutup demonstrasi secara tertib dengan menyalakan lilin dan tabur bunga sambil menyanyikan lagu Ibu Pertiwi.

Simbol itu menjadi penegasan bahwa pengawalan publik belum selesai, dan proses politik di parlemen kini berada dalam sorotan langsung masyarakat. (SH)