Gelombang Perlawanan di Kaltim Menguat, Aliansi Serukan Aksi 21 April di DPRD

Portalkaltim.com, Samarinda – Seruan aksi besar yang akan digelar pada 21 April 2026 mulai menggema di Kalimantan Timur (Kaltim). Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasi terkait kondisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

Aksi ini direncanakan berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur mulai pukul 09.00 Wita, dengan mengusung tema “Mari Kita Lawan Perusak Kaltim dengan Kita Bersatu”.

Seruan tersebut disebarkan melalui berbagai platform media sosial dalam bentuk poster dan surat terbuka.

Koordinator lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopianyah melalui edaran, tersebut menyampaikan bahwa gerakan ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap arah demokrasi di daerah.

“Ini sebagai alarm tanda bahaya atas kondisi demokrasi dan etika publik di tanah kami, Kalimantan Timur,” bunyi edarannya.

Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, aliansi tersebut menyoroti dugaan praktik kekuasaan yang dinilai terpusat pada lingkaran tertentu. Mereka menilai kondisi ini berpotensi mengarah pada praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang sistematis.

Aliansi juga mengkritisi sejumlah aspek, mulai dari rekomendasi partai politik terhadap kepala daerah, gaya kepemimpinan yang dinilai elitis, hingga penggunaan anggaran yang dianggap tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat. Salah satu sorotan tajam diarahkan pada pembentukan tim ahli gubernur dengan alokasi anggaran lebih dari Rp10 miliar.

“Jika kedekatan darah lebih dihargai daripada kompetensi, maka sistem pengawasan pemerintah daerah dipastikan akan mandul,” sambung edaran itu.

Selain itu, mereka juga meminta pemerintah pusat untuk turun tangan melalui evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan di Kaltim. Permintaan tersebut mencakup audit anggaran, teguran terhadap pejabat daerah, hingga penguatan kembali prinsip meritokrasi dalam birokrasi.

Gerakan ini juga membawa kekhawatiran lebih luas, mengingat posisi strategis Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Aliansi menilai, wajah masa depan Indonesia tidak boleh tercoreng oleh praktik politik dinasti dan kepemimpinan yang dinilai menjauh dari nilai-nilai budaya bangsa.

Aksi 21 April mendatang diproyeksikan menjadi momentum konsolidasi masyarakat sipil di Kaltim. Aliansi berharap gelombang partisipasi publik dapat memperkuat pesan bahwa daerah ini bukan milik segelintir pihak, melainkan milik seluruh rakyat yang berhak atas keadilan dan tata kelola pemerintahan yang bersih. (SH)