DPPKB Kutim Ajak Wartawan Kawal Akurasi Data Stunting Lewat Verifikasi Lapangan

Portalkaltim.com, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat transparansi dan akurasi data dalam upaya percepatan penanggulangan stunting.

Salah satu langkah nyata yang kini digencarkan adalah melibatkan peran aktif media untuk memastikan bahwa setiap data keluarga berisiko yang dipublikasikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Keterlibatan wartawan dinilai penting agar publikasi yang beredar tidak hanya informatif tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kutai Timur Achmad Junaidi menegaskan bahwa peran media tidak berhenti pada pemberitaan tetapi juga pada verifikasi faktual terhadap data yang disampaikan pemerintah.

“Saya minta wartawan jika menemukan data yang kami sajikan tercantum RT kelurahan desa dan Anda meragukannya turun ke lapangan untuk cek,” ujar Achmad Junaidi.

Ia mencontohkan bahwa wartawan dapat melakukan konfirmasi langsung kepada Ketua RT atau perangkat setempat untuk memastikan keabsahan data keluarga berisiko yang tercatat oleh petugas lapangan.

“Misalnya tanyakan ke RT apakah warga bernama X di RT Y memang berdasarkan verifikasi Dinas melalui PLT dan TPK membutuhkan jamban,” jelasnya.

Achmad Junaidi menambahkan bahwa apabila data tersebut terbukti valid maka informasi tersebut harus dicatat sebagai bukti keakuratan namun bila ditemukan ketidaksesuaian maka perlu segera disarankan kepada PLKB atau TPK untuk melakukan pembaruan.

“Jika iya catat validitasnya jika tidak valid sarankan PLKB atau TPK memperbarui data,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa keakuratan data menjadi fondasi utama keberhasilan perencanaan karena tanpa data yang benar arah kebijakan tidak akan tepat sasaran dan berpotensi menghambat efektivitas program.

“Jika data tidak akurat perencanaan menjadi tidak tepat sasaran,” ujarnya menutup penjelasan.

Langkah kolaboratif ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah dan media dalam membangun sistem data terbuka yang akurat untuk mewujudkan Kutai Timur bebas stunting. (SH/ADV)