Terbentur Kemampuan Fiskal, Raperda Kampung Keluarga Berkualitas Belum Jadi Prioritas 2027
Anggota DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti
Portalkaltim.com,SAMARINDA – Keterbatasan kemampuan fiskal daerah memengaruhi penyusunan prioritas legislasi DPRD Kota Samarinda untuk 2027. Salah satu usulan regulasi yang belum menjadi prioritas pembahasan adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
Anggota DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menjelaskan bahwa usulan tersebut sebenarnya berasal dari mitra kerja DPRD, yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB). Regulasi itu diharapkan mampu menghidupkan kembali program Kampung Keluarga Berkualitas yang selama ini belum berjalan optimal.
“Selama ini kita punya 59 Kampung KB, tetapi dalam perjalanannya tidak berkembang dan bahkan ada yang mati suri. Dengan adanya usulan itu, mungkin bisa menghidupkan kembali kampung-kampung tersebut,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, konsep Kampung Keluarga Berkualitas tidak hanya berfokus pada program keluarga berencana. Lebih dari itu, kawasan tersebut diharapkan menjadi pusat integrasi berbagai program pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
Menurutnya, penanganan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga persoalan sosial ekonomi membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah. Karena itu, pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas harus melibatkan seluruh OPD, bukan hanya DP2KB.
“Bukan hanya tanggung jawab DP2KB, tetapi seluruh masyarakat Kota Samarinda juga bertanggung jawab. Semua OPD bisa berkontribusi untuk membentuk kampung berkualitas,” jelas Sri Puji.
Namun, rencana pengusulan Raperda tersebut harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Ia mengatakan, setiap komisi sebelumnya memiliki ruang untuk mengusulkan sejumlah regulasi, tetapi keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi membuat DPRD harus menentukan skala prioritas.
Selain itu, DPRD juga masih memiliki pekerjaan legislasi sebelumnya yang perlu dituntaskan. Salah satunya Raperda Ketahanan Keluarga yang proses pembahasannya belum selesai dan masih harus melalui tahapan lanjutan.
Sri Puji berharap konsep Kampung Keluarga Berkualitas tetap mendapat perhatian pemerintah meskipun belum menjadi prioritas pembahasan pada 2027. Sebab, program tersebut dinilai dapat menjadi salah satu pendekatan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat dari sumber permasalahannya.
“Ujung-ujungnya kita ingin menyelesaikan masalah dari hulunya. Pendidikan rendah, kesehatan rendah, dan ekonomi juga harus diperhatikan. Semuanya perlu berjalan berkesinambungan,” tutupnya. (AHM/ADV/DPRD Samarinda)
![]()
Warning: Attempt to read property "term_id" on false in /home/porn5411/public_html/wp-content/themes/umparanwp/widget/widget-collection.php on line 7






