Tekanan Anggaran 2027, Pemkot Balikpapan Prioritaskan Gaji dan Layanan Dasar

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo.

Portalkaltim.com, Balikpapan – Keterbatasan ruang fiskal akibat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) membuat Pemerintah Kota Balikpapan harus lebih selektif dalam menyusun belanja tahun anggaran 2027. Meski demikian, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan hak pegawai dipastikan tetap menjadi prioritas, terutama anggaran pendidikan, kesehatan, serta pembayaran gaji aparatur.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan pemerintah daerah berupaya menjaga agar tekanan anggaran tidak berdampak pada keberlangsungan pelayanan publik. Sejumlah program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan, tetapi kebutuhan yang bersifat wajib tetap diperhitungkan dalam penyusunan APBD 2027.

Hal tersebut disampaikan Bagus setelah mengikuti Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung DPRD Balikpapan, Selasa (10/11/2026). Ia menegaskan, kondisi keuangan daerah masih memungkinkan pemerintah memenuhi kebutuhan belanja wajib, termasuk menjamin pembayaran gaji pegawai.

“Alhamdulillah kebutuhan belanja wajib atau mandatory spending di Kota Balikpapan masih dapat dipenuhi,” ujarnya.

Bagus secara khusus menyoroti kepastian pembayaran gaji aparatur di tengah penyesuaian anggaran. Menurutnya, pemenuhan hak pegawai menjadi perhatian utama agar tidak mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini yang menjadi hal utama, karena beberapa kota masih banyak masalah yang berkaitan dengan gaji pegawai. Tapi di Kota Balikpapan aman,” kata Bagus.

Selain gaji, alokasi pendidikan dan kesehatan juga tetap dijaga. Pembiayaan pendidikan mencakup kebutuhan pembangunan sekolah dan penyediaan seragam peserta didik. Sementara itu, pemerintah harus tetap memperhatikan keberlanjutan layanan kesehatan agar masyarakat tidak terdampak kebijakan penghematan anggaran.

Di sisi lain, penyesuaian fiskal berpotensi memengaruhi jadwal sejumlah proyek pembangunan. Pemerintah akan lebih selektif menentukan kegiatan yang dapat dilaksanakan, terutama proyek infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan besar. Pemeliharaan fasilitas tetap menjadi perhatian, sedangkan beberapa rencana pembangunan kemungkinan ditunda atau diupayakan melalui dukungan pendanaan pemerintah pusat.

Bagus menjelaskan, penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan skala prioritas. Pemerintah juga perlu memperhitungkan berbagai program strategis nasional yang membutuhkan dukungan daerah, seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Sekolah Nasional Terintegrasi. Salah satu kebutuhan pendukung yang harus disiapkan adalah ketersediaan lahan dengan status kepemilikan yang jelas dan bersertifikat.

Untuk memperkuat pelayanan publik, kebutuhan sumber daya manusia di sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian. Setiap tahun, sekitar 200 pegawai memasuki masa pensiun sehingga pemerintah perlu mengantisipasi kekurangan tenaga pada sektor-sektor tersebut. Masyarakat yang berminat menjadi aparatur sipil negara diminta memantau informasi penerimaan CPNS yang direncanakan pada 2027 serta mempersiapkan persyaratan seleksi.

Di luar pengaturan belanja, Pemkot Balikpapan juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset milik pemerintah. Tanah yang belum dimanfaatkan secara maksimal dapat dikaji untuk dikembangkan melalui kerja sama dengan pihak swasta. Langkah ini diharapkan membuka sumber pendapatan baru tanpa sepenuhnya bergantung pada dana transfer.

Pemerintah turut menargetkan realisasi program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) pada 2027. Balikpapan disebut masuk dalam kelompok 20 daerah yang memperoleh dukungan pengembangan program tersebut. Pelaksanaannya tetap membutuhkan kesiapan daerah, termasuk pemenuhan persyaratan lahan.

Bagus juga menekankan pentingnya transparansi pengelolaan APBD. Menurutnya, keterbukaan informasi anggaran memungkinkan masyarakat mengetahui sekaligus mengawasi penggunaan uang daerah. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPRD, tetapi juga membutuhkan partisipasi publik.

“Masyarakat dipersilakan melihat dan memeriksa informasi tersebut,” katanya.

Ia menegaskan, seluruh kebijakan anggaran pada akhirnya harus diarahkan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. “Fokusnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Balikpapan, tidak lebih dari itu,” tuturnya.

Dengan berbagai penyesuaian tersebut, penyusunan APBD 2027 menjadi upaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak pegawai, kebutuhan dasar masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan. Pemkot Balikpapan dituntut mengelola anggaran secara lebih cermat, sembari mengoptimalkan potensi pendapatan daerah agar keterbatasan TKD tidak menghambat kualitas pelayanan publik.(IM)

Loading


Warning: Attempt to read property "term_id" on false in /home/porn5411/public_html/wp-content/themes/umparanwp/widget/widget-collection.php on line 7