DBH Kaltim Menyusut, Yenni Minta Daerah Perkuat Pendapatan dan Perjuangkan Dana Pusat

Portalkaltim.com, Balikpapan – Berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menghadapi keterbatasan fiskal tersebut, pemerintah kabupaten dan kota didorong untuk menggali sumber pendapatan tambahan sekaligus memperjuangkan pemulihan dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kaltim, Yenni Eviliana, menilai dukungan pendanaan antarpemerintah masih diperlukan untuk memastikan program prioritas daerah tetap berjalan. Terlebih, sejumlah kebutuhan pembangunan belum sepenuhnya dapat dibiayai melalui kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Hal itu disampaikan Yenni usai Rapat Banggar di Gedung DPRD Balikpapan, Kamis (5/11/2026). Ia berharap pemerintah provinsi dapat kembali mengalokasikan bantuan keuangan bagi kabupaten dan kota ketika kondisi fiskal sudah memungkinkan.

“Kami berharap bantuan keuangan dapat kembali dialokasikan pada 2028,” ujarnya.

Menurut Yenni, berdasarkan informasi yang diterimanya, Kota Balikpapan tidak memperoleh alokasi bantuan keuangan dari pemerintah provinsi pada 2027. Dukungan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD juga tidak tersedia karena anggarannya diarahkan untuk belanja langsung.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus semakin selektif dalam menyusun program dan menentukan penggunaan anggaran. Keterbatasan fiskal perlu diimbangi dengan pengaturan prioritas agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi tanpa mengabaikan keberlanjutan pembangunan.

Salah satu kebutuhan yang masih memerlukan perhatian di Balikpapan adalah penyediaan air bersih. Yenni menilai persoalan tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai agar penanganannya dapat terus dilanjutkan, meskipun ruang fiskal daerah sedang terbatas.

Di sisi lain, pemerintah daerah tetap harus memastikan anggaran untuk kebutuhan wajib, seperti pembayaran gaji pegawai dan belanja penting lainnya. Dengan demikian, program pembangunan perlu disesuaikan berdasarkan kapasitas keuangan tanpa mengesampingkan pelayanan publik.

Selain mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah lain, Yenni mendorong setiap daerah mengoptimalkan potensi penerimaan yang dimiliki. Salah satu langkah yang tengah dibahas di tingkat provinsi ialah pembentukan panitia khusus (pansus) mengenai pendapatan lain-lain. Pembahasan tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi peluang penerimaan baru untuk memperkuat keuangan daerah.

“Setiap pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, perlu mencari sumber pendapatan tambahan,” jelasnya.

Menurutnya, penguatan pendapatan daerah perlu berjalan beriringan dengan perjuangan mengembalikan alokasi DBH yang mengalami pemangkasan. Upaya tersebut membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, agar kondisi fiskal daerah di Kaltim turut menjadi perhatian.

Yenni menyebut komunikasi mengenai persoalan DBH telah dilakukan melalui pertemuan gubernur bersama para bupati dan wali kota di Jakarta. Kaltim termasuk daerah yang merasakan pengurangan DBH dalam jumlah besar sehingga aspirasi mengenai pemulihan alokasi dana tersebut perlu terus disampaikan.

Perjuangan juga dilakukan melalui jalur legislatif dengan melibatkan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim. Keterlibatan perwakilan daerah di tingkat pusat diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan penyampaian kebutuhan anggaran kepada pemerintah pusat.

Yenni berharap kombinasi antara optimalisasi pendapatan asli daerah, pencarian sumber penerimaan baru, serta koordinasi lintas pemerintahan dapat membantu daerah menghadapi tekanan fiskal. Dengan langkah tersebut, keterbatasan anggaran diharapkan tidak menghentikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun pelaksanaan program pembangunan di Balikpapan dan wilayah Kaltim.(IM)