Aliansi Balikpapan Melawan Bawa Lebih dari 10 Tuntutan ke Pemkot

Portalkaltim.com, Balikpapan – Aliansi Balikpapan Melawan menyampaikan lebih dari 10 tuntutan kepada Pemerintah Kota Balikpapan dalam audiensi yang digelar di Kantor Pemkot Balikpapan, Rabu (28/10/2026). Berbagai persoalan yang diangkat meliputi desakan penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, transparansi pemadaman listrik bergilir, pelayanan air bersih, hingga transportasi alat berat.

Koordinator Lapangan Aliansi Balikpapan Melawan, Wisnu Nugroho, mengatakan audiensi tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah. Mereka berharap rekomendasi yang diserahkan tidak berhenti sebagai dokumen aspirasi, tetapi diteruskan kepada instansi berwenang untuk ditindaklanjuti.

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan ialah mendesak pemerintah pusat menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menurut Wisnu, pemerintah kota memiliki peran strategis untuk menjembatani aspirasi mahasiswa dengan pemerintah pusat, mengingat penetapan status bencana nasional bukan kewenangan pemerintah daerah.

“Secara garis besar kami dari Aliansi Balikpapan Melawan ini menuntut untuk segera menetapkan karhutla sebagai bencana nasional,” ujar Wisnu dalam audiensi tersebut.

Ia berharap Pemkot Balikpapan dapat meneruskan rekomendasi itu melalui jalur pemerintahan yang sesuai. Dengan dukungan pemerintah daerah, aspirasi mengenai penanganan karhutla diharapkan memperoleh perhatian lebih luas dari pemerintah pusat.

Selain persoalan lingkungan, mahasiswa menyoroti pelayanan kelistrikan oleh PT PLN (Persero), terutama pemadaman bergilir yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Aliansi meminta adanya keterbukaan informasi mengenai penyebab pemadaman maupun pelaksanaannya agar warga mendapatkan penjelasan yang jelas ketika mengalami gangguan pasokan listrik.

“Dari pemadaman bergilir kami meminta untuk bagaimana PLN bisa memberikan transparansi atau pemerintah kota bisa memberikan transparansi atau informasi terhadap kami masyarakat yang terdampak di Kota Balikpapan terkait dengan pemadaman listrik bergilir ini,” katanya.

Wisnu menjelaskan, persoalan kelistrikan yang mereka soroti memiliki cakupan lebih luas. Namun, dalam audiensi tersebut, perhatian diarahkan pada dampak pemadaman yang dirasakan masyarakat Balikpapan. Menurutnya, transparansi diperlukan agar warga dapat memahami kondisi layanan listrik sekaligus mengetahui informasi dari pihak yang bertanggung jawab.

Tuntutan mahasiswa juga mencakup pelayanan air bersih yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) serta persoalan transportasi alat berat. Kedua isu tersebut turut dimasukkan dalam materi rekomendasi yang diserahkan kepada pemerintah kota untuk menjadi bahan pembahasan lebih lanjut.

“Kami membawa naskah kajian akademis berbentuk rekomendasi,” jelas Wisnu.

Dokumen tersebut memuat hasil kajian dan rekomendasi Aliansi Balikpapan Melawan atas sejumlah persoalan yang mereka nilai perlu mendapat perhatian pemerintah. Dengan cakupan lebih dari 10 tuntutan, mahasiswa mendorong agar setiap persoalan dikaji berdasarkan substansinya dan diteruskan kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk mengambil langkah penyelesaian.

Melalui audiensi ini, Aliansi Balikpapan Melawan berharap Pemkot Balikpapan dapat menjalankan fungsi koordinasi, khususnya dalam meneruskan desakan penetapan karhutla sebagai bencana nasional kepada pemerintah pusat. Mereka juga mendorong peningkatan keterbukaan informasi serta perhatian terhadap pelayanan listrik, air bersih, dan persoalan transportasi alat berat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.(IM)