PKB Soroti BTT, Pokir, Jabatan Kosong dan Transparansi APBD Perubahan Kota Balikpapan

Balikpapan – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) gabungan Hanura dan Demokrat DPRD Kota Balikpapan mempertanyakan transparansi sejumlah kegiatan dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, terutama penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), tidak terakomodasinya pokok-pokok pikiran DPRD serta masih adanya jabatan struktural yang belum definitif.

Pandangan tersebut disampaikan Taufik Qul Rahman dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Rabu (23/9/2026), dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yang dalam dokumen undangan ditandatangani Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri.

Fraksi menilai efisiensi anggaran tetap diperlukan, tetapi tidak boleh menghilangkan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun DPRD berdasarkan urgensi dan kebutuhan, termasuk melalui pokok-pokok pikiran yang menurut fraksi tidak dapat diakomodasi setelah akses penginputan melalui SIPD ditutup.

“Semestinya pemerintah Kota Balikpapan dapat mengambil kebijakan yang lebih bijaksana, proporsional dan dengan tetap mengakomodasi sebagian usulan prioritas masyarakat melalui SIPD perubahan APBD tahun anggaran 2026,” kata Taufik.

Sorotan lebih tajam diarahkan pada informasi kegiatan yang disebut telah dikerjakan sebelum proses perencanaan dan penganggaran dibahas bersama Badan Anggaran DPRD, salah satunya pembangunan Pasar Sepinggan yang menurut fraksi menggunakan BTT sebesar Rp4,6 miliar dan kemudian dibahas menjadi Rp3 miliar berdasarkan progres pekerjaan yang disebut mencapai 46 persen.

Fraksi meminta pemerintah memberikan penjelasan menyeluruh mengenai mekanisme penggunaan BTT tersebut karena penggunaannya memiliki ketentuan khusus, sementara fraksi mempertanyakan kegiatan yang telah berjalan sebelum pembahasan anggaran bersama DPRD.

Selain itu, fraksi menyoroti informasi mengenai kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Balikpapan berupa pengadaan interactive panel display dan form book yang disebut bernilai besar, namun angka dalam transkrip tidak terbaca secara konsisten sehingga Taufik menekankan pentingnya transparansi dan koordinasi dalam setiap penggunaan anggaran.

“Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami juga untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang dituangkan dalam APBD Kota Balikpapan adalah benar-benar digunakan secara efektif, efisien, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Di sektor pendapatan, fraksi mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi kontribusi laba perusahaan milik daerah, penciptaan iklim investasi, pengelolaan aset serta pembenahan pemungutan pajak dan retribusi, termasuk penagihan piutang yang masih tertunggak.

Fraksi juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap kesiapsiagaan penanggulangan bencana, meliputi standar operasional prosedur, jumlah dan kelayakan sarana prasarana, personel, koordinasi antarinstansi serta kualitas sumber daya manusia, bersamaan dengan dorongan peningkatan mutu pelayanan publik melalui sarana, kompetensi aparatur, teknologi dan standar pelayanan.

Pada sisi organisasi pemerintahan, fraksi mencermati sejumlah jabatan struktural yang masih dijalankan pejabat pelaksana tugas dan mendorong pengisian pejabat definitif melalui mekanisme sesuai peraturan, sekaligus meminta agar rangkap jabatan tidak berlangsung terlalu lama tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai penutup, Taufik mendorong Wali Kota mengevaluasi dan bila diperlukan melakukan penyegaran atau mutasi terhadap sejumlah kepala perangkat daerah, sekretaris dan kepala bidang, termasuk di Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Perdagangan serta Dinas Pekerjaan Umum, dengan alasan regenerasi dan peningkatan profesionalisme, kompetensi, integritas serta kualitas pelayanan pemerintah daerah. (SH/ADV)