Pendapatan Turun, Defisit Melebar, Nasdem Desak Efisiensi dan Prioritas APBD Balikpapan 2026

Portalkaltim.com, Balikpapan – Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Balikpapan menyoroti penurunan pendapatan daerah sekaligus kenaikan belanja dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang dinilai memperlebar ruang defisit di tengah keterbatasan fiskal.

Sorotan itu disampaikan saat penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027.

Fraksi Nasdem mencatat pendapatan daerah turun dari sekitar Rp3,245 triliun menjadi Rp3,171 triliun atau berkurang sekitar Rp73,76 miliar, kondisi yang menurut fraksi berkaitan dengan penyesuaian dana transfer serta koreksi proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih realistis.

Fraksi Nasdem DPRD Kota Balikpapan, Siska Anggraeni, Anggota Komisi IV, mengatakan penurunan pendapatan harus direspons dengan penggalian sumber PAD baru agar ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dapat ditekan.

“Fraksi Nasdem mendesak pemerintah kota agar lebih agresif, inovatif, dan profesional dalam menggali potensi PAD,” kata Siska di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Rabu (23/9/2026).

Di tengah pendapatan yang menurun, belanja daerah justru mengalami kenaikan yang disebut berkaitan dengan kebutuhan program prioritas dan kelanjutan pembangunan infrastruktur, terutama posisi Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kondisi tersebut turut membuat defisit anggaran meningkat, sehingga Fraksi Nasdem meminta penjelasan mengenai rasionalitas penambahan defisit sekaligus sejauh mana efisiensi belanja pegawai serta barang dan jasa telah dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Fraksi Nasdem menilai perubahan APBD 2026 tidak boleh sekadar menjadi penyesuaian administratif, tetapi harus diarahkan pada program mendesak yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di tengah ruang fiskal yang terbatas.

Selain optimalisasi PAD, fraksi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik karena Balikpapan dituntut berbenah mengikuti perkembangan pembangunan IKN, sekaligus meminta seluruh organisasi perangkat daerah meningkatkan kecepatan dan ketepatan serapan anggaran menjelang berakhirnya tahun anggaran.

“Alokasi belanja pada perubahan APBD 2026 harus benar-benar difokuskan pada program yang bersifat mendesak dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Fraksi Nasdem juga kembali menyoroti persoalan layanan air bersih Perumda Tirta Manuntung Balikpapan yang disebut masih mengalami aliran mati, debit kecil, hingga keruh, serta antrean bahan bakar minyak yang dinilai membutuhkan evaluasi distribusi dan pengawasan bersama Pertamina.

Persoalan lain yang menjadi perhatian ialah ancaman kabut asap akibat musim kemarau panjang dan kebakaran hutan serta lahan, sehingga Fraksi Nasdem meminta pemerintah kota mengantisipasi penurunan kualitas udara dan potensi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut melalui kesiapsiagaan Dinas Kesehatan dan instansi terkait. (SH/ADV)