Pendapatan dan Belanja APBD Perubahan Balikpapan Diminta Lebih Terukur dan Tepat Sasaran

Portalkaltim.com, Balikpapan – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 dinilai perlu dikawal agar penyesuaian pendapatan dan belanja tetap realistis, efisien, serta benar-benar mengarah pada kebutuhan prioritas masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Balikpapan setelah mencermati nota keuangan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027.

Fraksi Golkar menilai penyesuaian target pendapatan berdasarkan kondisi aktual, potensi penerimaan, dan hasil evaluasi pelaksanaan APBD merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga kredibilitas keuangan daerah, namun peningkatan kapasitas fiskal tetap menjadi pekerjaan penting pemerintah kota.

Upaya tersebut diarahkan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, pemutakhiran basis data, digitalisasi, penguatan pengawasan, serta optimalisasi pendapatan transfer untuk memperkuat kemampuan pembiayaan pembangunan.

“Dari sisi pendapatan, kebijakan penyesuaian target berdasarkan kondisi aktual menunjukkan sikap yang realistis, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam menjaga kredibilitas APBD,” kata Fraksi Golkar DPRD Kota Balikpapan, H Subari, Anggota Komisi II, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Rabu (23/9/2026).

Di sisi belanja, Fraksi Golkar menyoroti langkah pemerintah melakukan rasionalisasi, revolusi, dan rekolasi belanja secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan, kesiapan pelaksanaan, serta prioritas pembangunan daerah.

Belanja perubahan diarahkan agar manfaatnya lebih terasa pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan dan persampahan, perlindungan sosial, penguatan ekonomi masyarakat, serta pelayanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.

Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya pengendalian belanja dan pengadaan, efisiensi belanja operasi, penguatan belanja modal dan produktif, serta menjaga kecukupan belanja tidak terduga agar pelayanan dasar tidak terganggu ketika menghadapi kebutuhan yang muncul di luar perencanaan.

“Kami berharap seluruh kebijakan yang telah dirumuskan secara konsisten, transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang semakin nyata bagi seluruh masyarakat Kota Balikpapan,” ujarnya.

Fraksi Golkar menyatakan perubahan APBD harus tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan tuntutan pembangunan, sehingga penyesuaian anggaran tidak berhenti pada perubahan angka, tetapi terukur dalam manfaat pelayanan dan pembangunan yang diterima masyarakat. (SH/ADV)