PDIP Desak Perbaikan Pendapatan, Pengisian Jabatan dan Eksekusi Sisa APBD Balikpapan 2026

Portalkaltim.com, Balikpapan – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menyoroti pengelolaan pendapatan daerah dan pelaksanaan program pada sisa tahun anggaran 2026, dengan meminta pemerintah kota memperkuat pengawasan penerimaan serta mempercepat eksekusi program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027 pada Rabu (23/9/2026) pukul 09.00 WITA di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan dari Fraksi PDI Perjuangan, H Haris, menyatakan perubahan APBD harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas, ekonomis dan ketepatan sasaran, sekaligus mampu merespons kebutuhan masyarakat secara berkeadilan.

“Fraksi PDI Perjuangan berharap bahwa perubahan APBD tahun anggaran 2026 harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran,” kata Haris.

Fraksi juga menilai optimalisasi pendapatan tidak cukup dilakukan melalui revisi target atau penyesuaian postur anggaran, tetapi membutuhkan pengawasan lebih ketat, validasi data objek pajak dan retribusi serta sistem pengendalian yang terukur.

Perhatian khusus diarahkan pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan bersama perangkat daerah terkait agar segera menyusun strategi konkret dan terukur untuk mengejar sisa target pendapatan 2026, terutama sektor pajak dan retribusi yang realisasinya masih tertinggal.

“Pemerintah Kota tidak boleh lagi bekerja dengan pola biasa-biasa saja, sementara waktu tahun anggaran semakin terbatas,” ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khususnya dari sektor properti seperti apartemen dan perumahan yang disebut terus berkembang di Balikpapan, agar potensi penerimaan tersebut dapat tergarap secara maksimal.

Selain pendapatan, Haris meminta Wali Kota mempercepat pengisian pejabat definitif pada sejumlah jabatan struktural yang kosong, termasuk Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar pelaksanaan tugas tidak terkendala kekosongan kewenangan.

Dengan sisa waktu tahun anggaran yang disebut hanya tiga bulan, seluruh perangkat daerah didorong memaksimalkan pelaksanaan program prioritas, terutama penanganan banjir, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar sisa waktu tahun anggaran 2026 yang hanya tersisa tiga bulan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh perangkat daerah untuk mengeksekusi program prioritas,” tandasnya. (SH/ADV)