BBM, Listrik, Air Bersih, dan Kabut Asap Jadi Sorotan Fraksi Nasdem Balikpapan

Portalkaltim.com, Balikpapan – Fraksi Nasdem DPRD Kota Balikpapan menilai persoalan pelayanan dasar masyarakat masih menjadi pekerjaan mendesak di tengah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

Anggota Komisi II sekaligus Fraksi Nasdem DPRD Kota Balikpapan Swardi Tandiring menyampaikan empat persoalan yang dinilai memicu keresahan masyarakat, yakni antrean bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik bergantian, gangguan pasokan air bersih, dan ancaman kabut asap.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-15 Masa Sidang Tahun 2026/2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Selasa (22/9/2026), yang juga mengagendakan penyampaian Nota Keuangan Wali Kota atas Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 serta pendapat akhir fraksi terhadap dua Raperda.

Terkait BBM, Fraksi Nasdem meminta Pemerintah Kota Balikpapan bersama Pertamina mengevaluasi distribusi dan pengawasan kuota BBM subsidi, termasuk memastikan transparansi kuota dan memperkuat pengawasan untuk mencegah dugaan penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.

“Jangan biarkan ada indikasi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat di sini, harus ada transparansi mengenai kuota dan penambahan titik pengawasan yang efektif di lapangan,” ujar Swardi.

Pada persoalan listrik, Fraksi Nasdem mendesak Pemerintah Kota Balikpapan memanggil PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Balikpapan untuk menjelaskan akar persoalan defisit daya serta memastikan langkah pemulihan, mengingat pemadaman disebut mengganggu aktivitas warga, merusak peralatan elektronik dan berdampak terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Persoalan air bersih juga disoroti karena sebagian warga disebut masih menghadapi aliran yang mati atau bertekanan kecil, bahkan harus membeli air secara mandiri, sementara terdapat lokasi yang telah diminta memasang sambungan pipa induk tetapi belum memperoleh pelayanan.

Fraksi Nasdem meminta manajemen Perusahaan Tirta Mendung Balikpapan melakukan audit total terhadap kinerjanya sekaligus mendorong inovasi teknis untuk mengantisipasi ketergantungan pada sumber air yang disebut dipengaruhi kondisi cuaca, termasuk percepatan pipanisasi dan integrasi suplai dari sumber eksternal seperti Waduk Sepaku Semoi.

Ancaman kabut asap turut menjadi perhatian karena dinilai dapat berdampak terhadap kesehatan pernapasan, terutama anak-anak dan lansia, sehingga Dinas Kesehatan bersama instansi terkait diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

“Empat persoalan di atas, BBM, listrik, air bersih, dan kabut asap bukanlah masalah sektoral yang berdiri sendiri, ini adalah ujian nyata bagi kehadiran negara dan pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Fraksi Nasdem kemudian mendorong Pemerintah Kota Balikpapan membangun komunikasi lintas instansi bersama Pertamina, PLN, dan Perusahaan Tirta Mendung Balikpapan untuk membentuk satuan tugas penanganan krisis pelayanan dasar masyarakat, karena warga dinilai membutuhkan tindakan cepat dan solusi yang berkelanjutan.

Sementara terhadap Raperda Kawasan Tanpa Rokok, Fraksi Nasdem menekankan pengawasan dan penegakan aturan harus konsisten setelah disahkan, mencakup fasilitas kesehatan, tempat belajar, tempat kerja, dan tempat umum agar regulasi tidak berhenti sebagai aturan tertulis.

Untuk Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, Fraksi Nasdem mendorong integrasi pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan persoalan perempuan serta laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi seluruh kebijakan daerah, termasuk peningkatan kapasitas aparatur di setiap perangkat daerah.

Setelah mencermati jawaban Wali Kota Balikpapan dan hasil pembahasan bersama, Fraksi Nasdem menyatakan menyetujui kedua Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Balikpapan, yang selanjutnya diagendakan bersama penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama. (SH/ADV)