Antrean BBM Meluas ke Mobil Pribadi, Komisi II Minta Distribusi Dievaluasi

Portalkaltim.com, Balikpapan – Antrean BBM di Balikpapan mulai menunjukkan persoalan baru. Jika sebelumnya antrean panjang lebih banyak didominasi kendaraan angkutan berat, kini mobil pribadi ikut memenuhi sejumlah SPBU, terutama yang menyediakan Pertalite bersubsidi.

Kondisi tersebut mendapat perhatian serius Komisi II DPRD Kota Balikpapan. Sebab, bertambahnya kendaraan yang mengantre berpotensi memperpanjang waktu tunggu sekaligus mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU.

Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengatakan pihaknya menemukan antrean mobil pribadi di kawasan KM 13. Menurutnya, fenomena tersebut menunjukkan persoalan BBM kini mulai dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Jadi, kami juga Komisi II memantau memang sekarang ini bukan hanya truk yang antre, bahkan sekarang ini mobil pribadi juga ikut antre. Ini terjadi di KM 13,” kata Fauzi saat ditemui di Ruang Komisi II DPRD Balikpapan, Kamis (13/8/2026).

Menurut Fauzi, salah satu penyebab meningkatnya antrean kendaraan pribadi adalah peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite. Ketika harga BBM nonsubsidi menjadi pertimbangan, masyarakat yang memenuhi persyaratan pembelian BBM bersubsidi dan memiliki barcode kemudian memilih Pertalite.

Perubahan pola konsumsi tersebut akhirnya ikut menambah tekanan terhadap SPBU yang menyediakan Pertalite. Kondisi ini membuat antrean yang sebelumnya identik dengan kendaraan truk kini mulai terlihat pada kendaraan pribadi seperti Avanza dan jenis mobil lainnya.

Persoalan serupa juga terjadi pada BBM jenis solar. Komisi II sebelumnya telah melakukan komunikasi dengan Pertamina maupun PT Pertamina Patra Niaga untuk membahas kondisi distribusi BBM di Balikpapan. Bahkan, dalam RDP sebelumnya disebut telah ada penambahan kuota BBM.

Namun, penambahan kuota tersebut belum otomatis menghilangkan antrean. Karena itu, Komisi II menilai diperlukan evaluasi lebih menyeluruh untuk mengetahui apakah persoalannya berada pada kecukupan kuota, pola distribusi, kapasitas SPBU, atau meningkatnya konsumsi masyarakat.

“Kita akan rapatkan dengan Komisi II, mau mencari rumusannya bagaimana dan solusinya seperti apa terkait dengan BBM tadi,” ujarnya.

Fauzi menyebut antrean tidak hanya menjadi perhatian di KM 13. Kawasan Gunung Samarinda juga masuk dalam pemantauan. Bahkan, SPBU yang menyediakan Pertalite maupun Pertamax sama-sama berpotensi mengalami antrean.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera diantisipasi karena antrean kendaraan tidak hanya berdampak kepada konsumen yang membutuhkan BBM. Ketika antrean memanjang hingga badan jalan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas masyarakat di sekitar SPBU juga ikut dipertaruhkan.

Di sisi lain, Komisi II mendukung adanya penambahan kuota BBM bersubsidi, terutama Pertalite dan solar subsidi apabila hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan tersebut memang diperlukan. Namun, Fauzi mengingatkan penambahan SPBU yang melayani BBM bersubsidi bukan solusi yang bisa dilakukan tanpa kajian.

“Kalau penambahan SPBU yang mengalokasikan Pertalite itu kami Komisi II sangat setuju. Cuma kan dalam penambahan Pertalite dan sebagainya, dalam hal ini BBM bersubsidi, itu tidak bisa serta-merta,” jelasnya.

Setiap rencana penambahan fasilitas SPBU, lanjut Fauzi, harus mempertimbangkan aspek teknis dan lingkungan. Kajian seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) diperlukan agar solusi yang dibuat tidak justru menciptakan persoalan baru.

Komisi II juga akan melakukan pemantauan dalam satu bulan ke depan. Evaluasi ini menjadi penting karena persoalan antrean telah berkembang dari kendaraan berat menjadi kendaraan pribadi, sehingga tekanan terhadap pelayanan BBM dan lalu lintas di sekitar SPBU semakin besar.

“Karena kalau kita boleh jujur, sebenarnya sekarang memang nambah karena selain kemarin waktu ada antrean truk, itu kan juga sudah mengganggu. Ditambah lagi sekarang ini mobil pribadi seperti Avanza dan lain sebagainya juga mulai antre di Pertalite,” pungkas Fauzi.

Komisi II berharap pemerintah daerah bersama Pertamina dan pihak terkait tidak hanya berfokus pada penambahan kuota, tetapi juga mengevaluasi keseluruhan rantai distribusi BBM. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat terhadap BBM dapat terpenuhi tanpa membuat antrean semakin panjang dan mengganggu aktivitas maupun lalu lintas Kota Balikpapan.(IM)