Komisi IV DPRD Samarinda Nilai Anggaran DP2KB Belum Mampu Maksimalkan Program Pembangunan Keluarga

Anggota DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti,.S.T.(AHM/RAD/DPRD Samarinda)

Portalkaltim.com,SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menilai alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP2KB) masih belum memadai untuk mengoptimalkan berbagai program pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, serta percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DP2KB yang membahas evaluasi anggaran 2026 sekaligus rencana kerja tahun 2027.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan pembahasan bersama DP2KB tidak hanya berfokus pada realisasi anggaran, tetapi juga efektivitas pelaksanaan berbagai program yang menjadi tanggung jawab dinas tersebut. Menurutnya, DP2KB memiliki tiga bidang utama yang menangani pengendalian penduduk, pembangunan ketahanan keluarga, serta program keluarga berencana.

“Sebagian besar anggaran dari APBD justru habis untuk belanja pegawai, gaji, tunjangan, dan kegiatan rutin. Sementara program-program pelayanan masyarakat lebih banyak ditopang oleh dana dari BKKBN,” ujar Sri Puji Astuti.

Sri Puji menjelaskan, dengan pagu anggaran sekitar Rp10 miliar lebih pada tahun 2026, DP2KB telah berupaya semaksimal mungkin menjalankan berbagai program prioritas. Program tersebut meliputi pengendalian penduduk, pembangunan ketahanan keluarga, pelayanan keluarga berencana, hingga berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan kader di tingkat kelurahan.

“Kalau melihat besar anggarannya, sebenarnya belum cukup. Tetapi kami melihat DP2KB sudah bekerja maksimal dengan sumber daya yang ada. Program-program tetap berjalan meskipun anggarannya sangat terbatas,” katanya.

Menurut Sri Puji, keberhasilan berbagai program DP2KB sangat bergantung pada peran para kader di lapangan, seperti kader Posyandu, kelompok remaja, kelompok kegiatan keluarga, hingga agen pemberdayaan masyarakat. Namun, keterbatasan anggaran membuat insentif maupun biaya operasional bagi para kader masih sangat minim sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Ia berharap Pemerintah Kota Samarinda dapat memberikan perhatian lebih terhadap penguatan anggaran DP2KB pada pembahasan APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027. Menurut Sri Puji, investasi pada pembangunan keluarga dan kualitas SDM memang tidak langsung terlihat hasilnya seperti pembangunan fisik, tetapi hasilnya akan dirasakan dalam jangka panjang melalui lahirnya generasi yang lebih sehat, berkualitas, dan berdaya saing sesuai visi pembangunan Kota Samarinda,” tutupnya. (AHM/RAD/DPRD Samarinda)