Markaca Minta Pendataan Penerima Bansos Dilakukan Berkala dan Libatkan Ketua RT

Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Markaca,.S.T. (AHM/Portalkaltim)

Portalkaltim.com,SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Markaca, meminta pemerintah meningkatkan kualitas pendataan masyarakat yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, proses pendataan harus dilakukan secara berkala dan melibatkan Ketua RT agar data penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Markaca mengatakan perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat terjadi sewaktu-waktu. Karena itu, data penerima bantuan tidak boleh hanya mengandalkan pendataan lama tanpa dilakukan pembaruan secara rutin.

“Pendataan itu harus benar-benar dilakukan secara baik. Tidak bisa sembarangan karena menyangkut hak orang banyak. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru kehilangan haknya akibat data yang keliru,” ujarnya.

Ia menilai petugas pendataan tidak cukup hanya melihat kondisi fisik rumah. Banyak warga yang terlihat memiliki rumah layak, tetapi sebenarnya tidak memiliki penghasilan tetap atau hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Markaca mencontohkan seorang janda yang tinggal di rumah peninggalan suaminya belum tentu memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Demikian pula kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan sehingga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Kondisi seperti itu, menurutnya, hanya bisa diketahui apabila petugas melakukan verifikasi secara menyeluruh.

“Kadang rumahnya terlihat bagus, padahal yang tinggal di dalamnya tidak bekerja dan tidak punya penghasilan. Ada juga kepala keluarga yang sudah tidak mampu lagi menafkahi keluarganya. Hal-hal seperti ini harus benar-benar diperhatikan dalam pendataan,” katanya.

Ia menegaskan keterlibatan Ketua RT sangat penting karena RT merupakan pihak yang paling memahami kondisi sosial dan ekonomi warganya. Dengan pendampingan RT, proses verifikasi diyakini akan lebih akurat dan mengurangi potensi kesalahan data.

Markaca berharap pemerintah menjadikan pembaruan data sosial sebagai agenda rutin agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Menurutnya, akurasi data merupakan kunci terciptanya keadilan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah,” tutupnya. (AHM/RAD/DPRD Samarinda)