Komisi IV DPRD Samarinda Desak OPD Gunakan Satu Data untuk Percepatan Penurunan Stunting

Anggota DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti,.S.T.(AHM/RAD/DPRD Samarinda)

Portalkaltim.com,SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti masih adanya perbedaan data antarorganisasi perangkat daerah (OPD) terkait penanganan stunting. DPRD meminta Pemerintah Kota Samarinda segera menyatukan basis data agar program percepatan penurunan stunting berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan persoalan data menjadi salah satu pembahasan penting dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP2KB). Menurutnya, hingga kini masih ditemukan perbedaan data antara DP2KB, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.

“Yang paling penting adalah data. Data yang disampaikan DP2KB, Dinas Sosial, maupun Dinas Kesehatan masih berbeda-beda. Kalau datanya tidak sama, bagaimana kita bisa menentukan program yang benar-benar tepat sasaran,” ujar Sri Puji Astuti.

Ia menjelaskan, ketidaksinkronan tersebut terlihat pada data jumlah Posyandu, ibu hamil, balita, hingga keluarga rentan stunting. Perbedaan angka yang muncul antar-OPD berpotensi menyebabkan pelaksanaan program dan distribusi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Misalnya data keluarga rentan stunting dari satu dinas ada 570, sementara dari dinas lain 590. Selisih itu harus jelas. Kalau datanya berbeda, anggaran yang sudah disiapkan dari APBD bisa saja tidak tepat sasaran,” katanya.

Menurut Sri Puji, penggunaan satu data menjadi kunci keberhasilan program percepatan penurunan stunting. Karena itu, ia meminta seluruh OPD menghilangkan ego sektoral dan memperkuat koordinasi agar seluruh kebijakan mengacu pada data yang sama.

Komisi IV DPRD Samarinda berharap Pemerintah Kota Samarinda segera membangun sistem data yang terintegrasi, sehingga seluruh program penanganan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pembangunan ketahanan keluarga dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (AHM/RAD/DPRD Samarinda)