Fraksi Gerindra Soroti Perizinan, PAD, Parkir hingga Layanan Kesehatan di Balikpapan

Portalkaltim.com, Balikpapan – Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan menegaskan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kota Balikpapan tidak boleh berhenti sebagai keberhasilan administrasi semata.

Pemerintah diminta memastikan capaian tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Danang Eko Susanto mewakili Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Hotel Grand Senyiur, Senin (6/7/2026).

Fraksi Gerindra menilai laporan pertanggungjawaban APBD harus menjadi instrumen evaluasi objektif terhadap capaian pembangunan sekaligus menjadi dasar penyempurnaan tata kelola pemerintahan ke depan.

“Opini WTP harus menjadi keberhasilan administrasi keuangan yang berjalan seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan, efektivitas belanja daerah, serta semakin tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah,” tegas Danang.

Karena itu, Fraksi Gerindra mendorong Pemkot Balikpapan menjadikan keberhasilan mempertahankan opini WTP sebagai momentum memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan efektivitas belanja daerah, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Fraksi Gerindra juga menyoroti pelayanan perizinan yang dinilai masih menyulitkan pelaku usaha, khususnya pada pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Meski sistem pelayanan terus mengalami perbaikan, Fraksi Gerindra mengaku masih menerima banyak aspirasi terkait tingginya biaya jasa konsultan yang harus dikeluarkan masyarakat untuk memenuhi persyaratan teknis.

Menurut mereka, kondisi tersebut menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang ingin mengembangkan usaha secara legal.

“Kemudahan perizinan merupakan salah satu kunci memperluas investasi, membuka lapangan kerja, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah didorong terus menyederhanakan sistem pelayanan agar lebih cepat, mudah, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun investor.

Fraksi Gerindra turut menyoroti belum optimalnya pengelolaan parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Danang, kawasan-kawasan ekonomi seperti Melawai, Balikpapan Baru, hingga pusat kuliner lainnya setiap hari menghasilkan aktivitas masyarakat yang tinggi, namun pengelolaan parkir masih menyisakan berbagai persoalan.

Mulai dari kepastian tarif, penataan lokasi parkir, lemahnya pengawasan hingga potensi kebocoran penerimaan daerah.

“Penataan parkir bukan semata untuk meningkatkan PAD, tetapi juga menciptakan ketertiban, memberikan rasa aman kepada masyarakat, mendukung UMKM, dan meningkatkan citra Kota Balikpapan sebagai kota yang tertib dan nyaman,” katanya.

Fraksi Gerindra meminta pemerintah memperkuat sistem parkir berbasis teknologi agar pelayanan semakin transparan sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.

Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah mempercepat transformasi digital di sektor perpajakan daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Digitalisasi dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis penerimaan, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Kota Balikpapan.

Fraksi Gerindra meminta Wali Kota Balikpapan menjelaskan strategi pemerintah dalam memaksimalkan potensi PBB sebagai salah satu penyumbang utama PAD.

Sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius Fraksi Gerindra. Mereka menilai pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di lokasi baru masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari aspek teknis pembangunan maupun dinamika sosial di sekitar lokasi proyek.

Di sisi lain, rumah sakit yang telah beroperasi juga membutuhkan dukungan anggaran agar kualitas pelayanan tetap terjaga melalui pemenuhan alat kesehatan, peningkatan sarana prasarana, penguatan SDM, hingga pemeliharaan fasilitas.

“Kami memohon penjelasan mengenai arah kebijakan pemerintah terhadap pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu, termasuk strategi menjaga kualitas pelayanan rumah sakit yang telah beroperasi,” ujarnya.

Fraksi Gerindra juga mengkritisi pola realisasi anggaran yang masih terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran.

Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pembangunan karena manfaat program terlambat dirasakan masyarakat.

Pemerintah diminta memperbaiki kualitas perencanaan, mempercepat pelaksanaan kegiatan, serta memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah agar penyerapan anggaran berlangsung lebih merata sepanjang tahun.

“Kami mendorong pemerintah kota meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat pelaksanaan program, dan memperkuat koordinasi agar manfaat pembangunan dapat lebih cepat dirasakan masyarakat,” tegas Danang.

Menutup pandangannya, Fraksi Gerindra menegaskan seluruh kritik dan masukan yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang semakin profesional, responsif, dan berpihak kepada masyarakat.

“Kritik yang kami sampaikan bukan untuk mencari kekurangan pemerintah, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat terus mengalami perbaikan,” pungkasnya. (SH)