Gasali Pastikan Tak Ada Anak Putus Sekolah, Soroti Ketimpangan Infrastruktur Balikpapan Timur

Portalkaltim.com. Balikpapan – Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Gasali menegaskan persoalan pendidikan dan pemerataan pembangunan masih menjadi dua isu utama yang dikeluhkan masyarakat Balikpapan Timur.

Di satu sisi, masih banyak orang tua yang cemas anaknya belum tertampung di sekolah negeri. Di sisi lain, usulan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dan penerangan jalan umum (PJU) masih mendominasi aspirasi warga.

Hal itu disampaikan Gasali saat menggelar reses di Jalan PJHI Dalam, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, Sabtu (4/7/2026), yang dihadiri perwakilan 100 RT se-Kelurahan Manggar.

Gasali mengatakan, wilayah Manggar memiliki cakupan wilayah yang sangat luas dibanding tiga kelurahan lain di Balikpapan Timur. Kondisi tersebut membuat pemerataan pembangunan membutuhkan waktu dan dukungan anggaran yang lebih besar.

Meski demikian, ia menilai pembangunan di kawasan tersebut sudah berjalan dan harus terus dilanjutkan melalui pembahasan APBD, termasuk pada anggaran perubahan 2026.

“Usulan yang masih dominannya adalah infrastruktur dan penerangan jalan. Mudah-mudahan dari kemampuan keuangan daerah bisa memberikan prioritas untuk fasilitas infrastruktur yang ada di Kelurahan Manggar,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah dapat menambah alokasi anggaran pembangunan bagi Balikpapan Timur pada APBD Perubahan agar kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi dapat segera direalisasikan.

“Mudah-mudahan nanti ada tambahan anggaran perubahan yang bisa kita gelontorkan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Balikpapan Timur,” katanya.

Gasali menjelaskan, reses menjadi sarana bagi DPRD untuk menghimpun berbagai kebutuhan masyarakat sebagai bahan pembahasan anggaran daerah.

“Di dalam reses ini banyak usulan-usulan yang belum tentu memang kita realisasikan seketika, tetapi paling tidak ada masukan dan usulan yang bisa kita jadikan bahan pada saat pembahasan anggaran,” jelasnya.

Selain infrastruktur, Komisi IV juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Gasali mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan langsung sejak tahapan verifikasi faktual hingga proses pendaftaran di sekolah-sekolah untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan.

“Kami turun ke lapangan melihat langsung evaluasi tahapannya, baik dari verifikasi faktual maupun pendaftaran di masing-masing sekolah dan sudah tentunya berjalan sesuai dengan aturan dan kebijakan,” ujarnya.

Meski pelaksanaan dinilai sesuai mekanisme, ia mengakui masih banyak keresahan masyarakat karena tidak semua calon peserta didik berhasil diterima di sekolah negeri akibat tingginya persaingan.

Namun, ia memastikan DPRD bersama pemerintah akan mengawal solusi agar seluruh anak tetap memperoleh akses pendidikan.

“Tidak mungkin masyarakat kita tidak sekolah. Insyaallah kita akan cepat mengawal apa solusinya untuk menjadi kebijakan,” tegasnya.

Ia juga mengimbau para orang tua agar tidak terpaku pada sekolah negeri semata, melainkan mengutamakan keberlangsungan pendidikan anak.

“Harapan saya kepada wali murid, yang penting sekolah,” katanya.

Sebagai solusi keterbatasan daya tampung sekolah negeri, Gasali mengapresiasi kerja sama Pemerintah Kota Balikpapan dengan SMP PJHI yang mulai menerima siswa melalui skema pembiayaan pemerintah.

Menurutnya, program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Hingga awal pelaksanaan SPMB, jumlah pendaftar telah mencapai sekitar 70 siswa atau dua rombongan belajar.

“Alhamdulillah saya melihat banyak peminatnya. Sudah sekitar 70 siswa. Bahkan ada yang langsung memilih SMP PJHI sebagai pilihan pertama,” ungkapnya.

Ia menambahkan, biaya SPP maupun uang pangkal siswa di sekolah tersebut telah ditanggung Pemerintah Kota Balikpapan sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat yang belum tertampung di sekolah negeri.

Ke depan, Komisi IV juga akan mendorong lebih banyak SMP swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah.

Menurutnya, langkah tersebut jauh lebih cepat dibanding membangun sekolah baru yang masih memerlukan proses pembangunan gedung, penyediaan sarana prasarana, hingga pengadaan tenaga pendidik.

“Kita juga ingin mendorong SMP swasta yang lain untuk bergabung. Bangunannya sudah siap, rombelnya sudah siap, tenaga pengajarnya juga sudah siap,” tuturnya.

Daripada membangun baru yang masih membutuhkan waktu, kerja sama dengan sekolah swasta bisa menjadi solusi memperluas akses pendidikan,” pungkasnya. (SH)