Warga Telindung Krisis Air Bersih, DPRD Desak Pemasangan Pipa Induk

Portalkaltim.com, Balikpapan – Krisis distribusi air bersih yang telah berlangsung cukup lama di kawasan Telindung Baru, Balikpapan Utara, kembali menjadi sorotan DPRD Kota Balikpapan.

Warga RT 29 dan RT 30 mengeluhkan aliran air PDAM yang tidak lancar, bahkan jadwal distribusi bergilir pun kerap tidak mengalir sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari.

Persoalan tersebut menjadi pembahasan utama dalam reses Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, di Jalan Telindung RT 30, Batu Ampar, Jumat (3/7/2026).

Dalam kegiatan itu, DPRD menghadirkan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) dan BPJS Kesehatan untuk menjawab langsung berbagai keluhan masyarakat.

Japar mengatakan, dari penjelasan PTMB diketahui persoalan utama berada pada distribusi jaringan dan debit air. Namun, ia menilai masih ada solusi yang dapat segera diwujudkan, yakni pemasangan pipa induk menuju kawasan yang selama ini kesulitan mendapatkan pasokan air.

Ia mengungkapkan, terdapat jalur distribusi air dari Muara Rapak yang mengalir lancar hingga salah satu titik di RT 29. Kondisi itu dinilai bisa dimanfaatkan dengan membangun sambungan pipa induk sepanjang sekitar 150 meter.

“Kesimpulannya adalah saya coba nanti memfasilitasi untuk pemasangan pipa induk. Jaraknya sekitar 150 meter. Kita minta PTMB menghitung RAB-nya, kalau memang memungkinkan nanti anggaran aspirasi di perubahan bisa kita lakukan,” kata Japar.

Menurutnya, pemasangan pipa induk menjadi solusi paling realistis dibanding hanya mengandalkan sistem distribusi bergilir yang hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan warga.

“Satu-satunya jalan ya harus pasang pipa induk itu,” tegasnya.

Selain persoalan air bersih, warga juga menyampaikan keluhan mengenai layanan BPJS Kesehatan, terutama masih adanya biaya yang harus dibayar saat berobat.

Japar menjelaskan, berdasarkan penjelasan BPJS Kesehatan, sebagian besar kasus terjadi karena peserta tidak mengikuti alur pelayanan berjenjang atau meminta pemeriksaan medis atas keinginan sendiri sehingga tidak ditanggung program JKN.

Ia menilai sosialisasi mengenai mekanisme layanan BPJS perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta.

“Kita hadirkan BPJS supaya masyarakat juga paham. Kalau ada permasalahan terkait BPJS, masyarakat tahu harus mengadu ke mana,” ujarnya.

Sementara itu, untuk persoalan air bersih, DPRD akan menunggu perhitungan kebutuhan anggaran dari PTMB sebelum mendorong usulan pembangunan pipa induk melalui APBD Perubahan 2026.

Japar berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi permanen bagi warga Telindung Baru yang selama bertahun-tahun menghadapi kesulitan memperoleh akses air bersih. (SH)