Sepinggan Belum Punya SMP Negeri, DPRD Dorong Kajian Agar Siswa Tak Terus Sekolah Jauh

Portalkaltim.com, Balikpapan – Ketiadaan sekolah menengah pertama (SMP) di Kelurahan Sepinggan kembali menjadi sorotan. Banyak orang tua dan wali murid di daerah sekitarnya mengeluhkan ketiadaan sekolah ini, ditambah adanya sistem zonasi.

Tak sedikit orang tua yang khawatir jika anaknya mulai beranjak ke bangku SMP tidak akan kebagian kuota di daerah yang lebih dekat.

DPRD Kota Balikpapan menilai kondisi tersebut harus segera dikaji karena memaksa banyak siswa melanjutkan pendidikan ke wilayah lain yang jaraknya relatif jauh dari tempat tinggal.

Wakil Ketua III DPRD Kota Balikpapan Budiono mengatakan hasil reses di Jalan Telaga Mas RT 04 menunjukkan kebutuhan pembangunan SMP di Sepinggan semakin mendesak. Menurutnya, kelurahan dengan sekitar 70 RT itu hingga kini belum memiliki satu pun SMP.

“Langsung ya saya pikir menjadi aspirasi saya pastinya untuk mengkaji apakah di sini perlu dibuat SMP, karena di satu Kelurahan Sepinggan ini enggak ada SMP. Ada sekitar 70 RT di Sepinggan sendiri yang belum ada sekolah SMP,” ujar Budiono saat reses Masa Sidang III, Jumat (3/7/2026).

Ia menjelaskan pembangunan sekolah tidak harus berada di lokasi tempat reses berlangsung. Pemerintah, kata dia, dapat mencari lahan alternatif di kawasan lain yang masih berada di wilayah Sepinggan agar akses pendidikan lebih dekat bagi masyarakat.

“Kalau melihat sekarang mungkin lahannya belum terlalu kelihatan, tapi enggak harus di lahan sini. Mungkin di Daksa juga ada, di Kota Hijau juga ada. Artinya di wilayah Sepinggan ini memang belum ada SMP,” katanya.

Budiono menilai jauhnya jarak menuju sekolah di wilayah lain, seperti Manggar, menjadi persoalan yang harus diatasi melalui penambahan fasilitas pendidikan.

“Ke sana juga jauh, ke Manggar juga jauh sekolahnya. Jadi kalau kajiannya nanti memang menunjukkan perlu dibangun sekolah, ya kita buat,” tegasnya.

Menurutnya, keputusan pembangunan SMP harus diawali dengan kajian kebutuhan yang komprehensif, mulai dari jumlah lulusan SD setiap tahun hingga ketersediaan lahan yang memenuhi syarat.

“Kita buat kajian dulu. Berapa sebenarnya lulusan SD di wilayah sini setiap tahunnya, kemudian termasuk lahannya juga kita survei. Kalau memang memungkinkan dan dibutuhkan, ya harus kita buat.”

Budiono menegaskan hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menentukan kebijakan pembangunan sekolah baru, sehingga persoalan minimnya akses pendidikan di Sepinggan tidak terus membebani masyarakat. (SH)