Satgas BBM Subsidi Didesak Segera Dibentuk, Pengetap Solar Jadi Sasaran Pengawasan

Portalkaltim.com, Balikpapan – Praktik dugaan pengetapan Biosolar yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU kembali menjadi perhatian DPRD Kota Balikpapan. Komisi II mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) lintas instansi agar pengawasan distribusi BBM subsidi berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, mengatakan pembentukan satgas merupakan tindak lanjut hasil diskusi antara DPRD, Pemerintah Kota Balikpapan, perwakilan sopir, dan mahasiswa yang digelar di Gedung KNPI beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pembahasan tersebut menegaskan langkah konkret yang harus segera dilakukan untuk mengatasi persoalan distribusi Biosolar yang dikeluhkan para sopir.

“Pak Zulkifli sudah menyampaikan akan segera dibentuk satgas, dan saat ini masih dalam proses komunikasi pembentukannya,” ujar Japar di DPRD Balikpapan, Senin (29/6/2026).

Ia menjelaskan, persoalan utama yang disampaikan para sopir bukan terkait penjualan BBM eceran, melainkan dugaan maraknya praktik pengetapan Biosolar yang menyebabkan antrean kendaraan menjadi tidak normal.

“Yang dibahas itu terkait pembelian BBM, khususnya Biosolar. Banyaknya pengetap membuat antrean normal kendaraan yang membeli di SPBU menjadi terlalu lama. Itu yang dikeluhkan para sopir,” katanya.

Japar mengungkapkan satgas nantinya akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari Pemerintah Kota Balikpapan, Pertamina, kepolisian, DPRD, perwakilan mahasiswa, hingga organisasi sopir agar pengawasan dilakukan secara terpadu.

Menurutnya, keterlibatan DPRD juga penting agar fungsi pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi dapat berjalan secara langsung di lapangan.

“Saya juga minta supaya dari DPRD dimasukkan, sehingga kita bisa ikut melakukan pengawasan dan mengetahui kondisi di lapangan melalui tim satgas tersebut,” tegasnya.

Ia menambahkan, tugas utama satgas adalah menindaklanjuti setiap laporan maupun temuan mengenai penyimpangan distribusi BBM subsidi, termasuk praktik pengetapan yang merugikan masyarakat.

“Kalau ada yang menyalahi aturan, seperti pengetap dan sebagainya, itu nanti yang akan ditindak,” pungkasnya. (SH)