Pemprov Kaltim Klarifikasi Isu Kursi Pijat Rp125 Juta untuk Gubernur Bukan untuk Rudy Mas’ud

Portalkaltim.com, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) membantah informasi yang menyebut adanya pembelian kursi pijat senilai Rp125 juta untuk Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

Isu tersebut sebelumnya ramai beredar di media sosial dan sejumlah pemberitaan yang menyebut anggaran fantastis itu digunakan untuk kebutuhan pribadi kepala daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim sekaligus juru bicara Pemprov Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta pengadaan yang sebenarnya.

Menurutnya, memang terdapat pengadaan kursi pijat untuk gubernur, namun nilainya hanya sekitar Rp47 juta dan bukan Rp125 juta seperti yang ramai diberitakan.

Faisal menjelaskan bahwa angka Rp125 juta yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SiRUP masih sebatas tahap perencanaan awal, bukan nilai final transaksi.

Nominal dalam sistem tersebut masih bisa berubah, baik menjadi lebih kecil maupun bahkan tidak direalisasikan sama sekali tergantung hasil proses pengadaan.

“Kalau tertulis Setda di situ ada banyak biro di dalamnya. Misal biro barang dan jasa, hukum, ekonomi dan lain-lain. Tapi kalau menyangkut pimpinan itu pasti masuk di biro umum,” ujarnya dalam konferensi pers di Diskominfo Kaltim, Selasa (5/5/2026).

Ia menegaskan bahwa setelah ditelusuri melalui data Indonesia National Procurement Portal atau INAPROC, anggaran Rp125 juta tersebut ternyata bukan diperuntukkan bagi gubernur.

Dana itu disebut dialokasikan untuk kebutuhan Biro Pengadaan Barang dan Jasa atau PBJ di lingkungan Sekretariat Daerah, bukan unsur pimpinan daerah.

Dengan demikian, informasi yang menyebut gubernur membeli kursi pijat mewah senilai Rp125 juta dinilai sebagai kesimpulan yang keliru akibat pembacaan data yang tidak utuh.

Faisal juga menyayangkan adanya media yang langsung mempublikasikan informasi tersebut tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada pemerintah provinsi.

Ia mengaku sempat mempertimbangkan untuk menyampaikan protes kepada Dewan Pers karena tidak adanya ruang klarifikasi maupun hak jawab atas pemberitaan tersebut.

“Ada media resmi unggah kami beli kursi pijat untuk gubernur Rp125 juta. Itu salah kaprah. Dan enggak ada juga klarifikasinya,” tegasnya.

Pemprov Kaltim berharap masyarakat lebih cermat dalam membaca informasi pengadaan publik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada persepsi yang keliru terhadap penggunaan anggaran daerah. (SH)