HGB Lembuswana Berakhir, Pemprov Siapkan Arah Baru Pengelolaan

Portalkaltim.com, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mematangkan langkah strategis menyusul akan berakhirnya masa Hak Guna Bangunan (HGB) Mal Lembuswana pada 26 Juli 2026 mendatang.

Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur Sabaruddin Panrecalle menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan bersama unsur pemerintah guna memastikan kondisi aset serta kesiapan pengelolaan ke depan.

“Per 26 Juli nanti, aset ini akan kembali sepenuhnya menjadi milik pemerintah provinsi dan selanjutnya diserahkan kepada perusahaan daerah untuk dikelola,” jelasnya dalam tinjauan di Mal Lembuswana Samarinda pada Senin (6/4/2026).

Ia menegaskan, lahan seluas kurang lebih tujuh hektare tersebut merupakan aset strategis yang telah dikelola selama sekitar 30 tahun dan memiliki potensi besar untuk kembali dikembangkan.

Menurutnya, berbagai opsi tengah disiapkan, mulai dari renovasi hingga pembangunan ulang dengan konsep yang lebih modern agar mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan lain di Samarinda.

Sabaruddin menilai lokasi Mal Lembuswana yang berada di pusat kota menjadi keunggulan utama karena memiliki akses yang mudah dijangkau dari berbagai arah.

Ia juga membuka peluang bagi investor untuk terlibat dalam pengelolaan, mengingat minat dari berbagai pihak dinilai cukup tinggi, termasuk dari luar daerah bahkan luar negeri.

Namun demikian, DPRD menyoroti belum adanya kepastian investor menjelang berakhirnya kontrak, yang berpotensi menimbulkan jeda pengelolaan dan berdampak pada operasional.

“Seharusnya sebelum masa kontrak berakhir sudah ada calon pengelola yang siap, sehingga tidak terjadi kekosongan dan beban operasional yang cukup besar bisa diantisipasi,” tegasnya.

Ditanyain terkait isu terdapat tiga investor yang kepincut untuk menjalankan proyek peremajaan gedung, termasuk dari China Town, Sabaruddin mengaku belum mendapat kabar. Namun, ia turut senang apabila makin banyak investor yang berminat.

Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Pemprov Kaltim diharapkan mampu menghadirkan konsep pengelolaan baru yang lebih inovatif dan berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. (SH)