Pergantian Dirut Bankaltimtara Disorot, Rudy Mas’ud Tegaskan Proses Transparan

Portalkaltim.com, Samarinda – Proses pergantian Direktur Utama Bankaltimtara kembali menjadi sorotan publik. Keputusan yang dinilai mendadak dan minim transparansi ini memunculkan tanda tanya, terlebih Muhammad Yamin baru memasuki periode kedua sejak 2024 yang seharusnya berakhir pada 2028.

Sejumlah kritik juga mengemuka setelah dua kandidat yang lolos fit and proper test di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni Romy Wijayanto dan Amri Mauraga, diketahui bukan berasal dari Kalimantan Timur. Hal ini memicu perdebatan terkait minimnya keterlibatan putra daerah dalam posisi strategis tersebut.

Menanggapi polemik itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa proses seleksi telah dilakukan secara terbuka melalui panitia seleksi (pansel) dan dapat diikuti oleh siapa saja yang memenuhi persyaratan.

“Kita sudah umumkan melalui panitia seleksi, semua bisa mendaftar,” ujarnya di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/3/2026).

Ia menekankan bahwa kriteria utama dalam seleksi adalah profesionalitas, akuntabilitas, serta kompetensi. Hal ini dinilai penting mengingat Bankaltimtara merupakan lembaga keuangan besar yang mengelola dana publik dalam jumlah signifikan.

“Karena ini bank besar, jadi orangnya harus terkualifikasi dengan benar,” tambahnya.

Rudy menjelaskan, hasil seleksi pansel selanjutnya diserahkan ke OJK untuk melalui tahapan penetapan resmi sebelum dikembalikan ke pemerintah daerah. Proses tersebut, kata dia, berbasis pada nilai kompetensi, sehingga hanya kandidat terbaik yang dapat lolos.

Di balik percepatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rudy mengakui terdapat sejumlah pertimbangan strategis, meskipun tidak seluruhnya dapat dipublikasikan. Namun ia menyinggung adanya dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian serius, menyusul hilangnya dana masyarakat hingga ratusan miliar rupiah.

Selain itu, faktor kinerja juga menjadi evaluasi penting. Pada 2025, deviden yang diterima Pemerintah Provinsi Kaltim mengalami penurunan signifikan hingga 32 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari target Rp338 miliar dalam APBD, realisasi hanya mencapai Rp191 miliar.

Penurunan ini berdampak langsung terhadap perencanaan keuangan daerah, bahkan memaksa dilakukan penyesuaian anggaran di berbagai sektor.

Menanggapi kritik terkait minimnya kandidat lokal, Rudy justru mempertanyakan kesiapan sumber daya manusia daerah. Ia menyebut terdapat putra daerah yang ikut mendaftar, namun gugur dalam proses seleksi pansel.

“Jangan tanya ke kita yang salah kalau kita tidak membuka ini. Ada putra daerah, tapi dalam seleksi pansel itu gugur,” tutupnya.

Situasi ini menunjukkan bahwa selain transparansi, peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal juga menjadi tantangan tersendiri agar mampu bersaing dalam posisi strategis di sektor keuangan daerah. (SH)