DPRD Kaltim Minta Pemerintah Utamakan Kebijakan Pro-Rakyat Sebelum Pemindahan IKN

Portalkaltim.com, Samarinda – Menyambut rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) oleh pemerintahan baru, DPRD Kalimantan Timur berharap pemerintah pusat lebih dahulu mengutamakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat lokal. Hal ini disampaikan sebagai upaya memastikan bahwa proyek besar ini tidak sekadar menjadi simbol administratif semata.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, mengingatkan bahwa perpindahan ibu kota harus mampu membawa perubahan signifikan bagi daerah tujuan.

“Tolonglah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada Kalimantan Timur itu didahulukan,” ujarnya.

Fadly juga menyoroti bahwa selama ini masyarakat Kaltim belum merasakan keuntungan langsung dari pembangunan proyek IKN. Ia menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif warga lokal agar mereka tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan tersebut.

“Sehingga masyarakatnya Kaltim tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga masyarakat yang memang menikmati dari perpindahan ibu kota itu,” tambahnya.

Rencana Presiden Prabowo yang menargetkan pemindahan ibu kota pada tahun 2028, menurut Fadly, harus diiringi dengan program sosial dan ekonomi yang nyata dan berkelanjutan. Tanpa pendampingan tersebut, proyek IKN dikhawatirkan hanya menjadi perubahan administratif tanpa dampak positif secara luas bagi masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, Fadly menegaskan pentingnya prinsip keadilan daerah dan inklusivitas dalam kebijakan pemindahan ibu kota. Ia juga meminta perhatian serius pada pengembangan infrastruktur penunjang, pendidikan, serta sektor pertanian yang menjadi tumpuan masyarakat Kaltim.

“Kita berharap sebelum itu dilakukan, sebelum benar-benar pindah, kebijakan-kebijakan untuk masyarakat Kaltim harus diutamakan,” pungkas Fadly.

Dengan demikian, DPRD Kaltim menempatkan masyarakat lokal sebagai fokus utama dalam proses pemindahan IKN, agar proyek nasional ini mampu mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan jangka panjang bagi daerah penyangga.