Ekti Imanuel Soroti Rendahnya IPM Mahulu, Pendidikan dan Kesehatan Harus Jadi Prioritas

Portalkaltim.com, Samarinda – Ketimpangan pembangunan manusia di wilayah perbatasan kembali menjadi perhatian serius. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyoroti kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang masih tergolong rendah dibandingkan daerah lain di provinsi ini. Menurutnya, dua sektor utama penyebab rendahnya IPM adalah pendidikan dan kesehatan yang belum merata.

“Ya sebenarnya kan kita tahu semua kemarin. Dari Renwal Provinsi Kaltim IPM, jelas kan Mahulu itu rendah dengan indikatornya pendidikan dan kesehatan,” ungkap Ekti dalam wawancara belum lama ini.

IPM merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia dalam suatu wilayah. IPM menggabungkan tiga dimensi dasar: kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pendidikan (pengetahuan), dan ekonomi (standar hidup layak). Rendahnya IPM di Mahulu mencerminkan bahwa wilayah tersebut masih menghadapi kesenjangan serius dalam memberikan layanan dasar kepada warganya.

Sebagai daerah yang secara geografis terletak di perbatasan dan termasuk kabupaten termuda di Kalimantan Timur, Mahulu memiliki tantangan tersendiri. Keterbatasan infrastruktur, transportasi, serta ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, menjadi hambatan utama. Akibatnya, upaya peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup masih belum maksimal.

Ekti menegaskan bahwa peran aktif pemerintah daerah Mahulu sangat diperlukan untuk mencari solusi dari persoalan ini. Ia menyoroti pentingnya komunikasi intensif antara pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar program pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.

“Itu harapan kita, kan pemerintah Mahulu sendiri yang harus mendalami hal-hal seperti ini, berkomunikasi dengan Provinsi Kalimantan Timur terkait apa yang kita bisa bantu di sana,” ujarnya lebih lanjut.

Dari pendekatan pembangunan manusia versi UNDP, peningkatan IPM tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan keterlibatan berbagai tingkat pemerintahan secara sinergis dari kabupaten, provinsi, hingga pusat guna mempercepat kemajuan di sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah, sebagai aktor paling dekat dengan masyarakat, seharusnya menjadi inisiator dalam membangun sistem layanan dasar yang inklusif dan berkelanjutan.