Darlis Pattalongi Sebut Ketidaksiapan Administrasi Hambat Realisasi Sekolah Rakyat
Portalkaltim.com, Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyoroti hambatan utama dalam realisasi program Sekolah Rakyat yang bukan berasal dari persoalan infrastruktur fisik seperti lahan, melainkan dari aspek administratif yang tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah. Kondisi ini memperlihatkan permasalahan mendasar dalam implementasi kebijakan publik di tingkat daerah.
“Kalau dari segi lahan itu kita sebetulnya sudah sangat siap,” ungkapnya.
Darlis mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama stagnasi adalah tidak terpenuhinya syarat teknis yang diminta, meski pihak Kementerian Sosial telah melakukan kunjungan ke lokasi.
“Ketika Menteri sudah meninjau lahan itu, tapi kalau tidak ditindaklanjuti oleh kita, maka tetap tidak direalisasikan,” ujarnya.
Kegagalan tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari kurangnya koordinasi internal di lingkungan Pemerintah Provinsi dan lemahnya sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Masih kurang koordinatif baik di dalam internal Pemprov sendiri maupun antara kabupaten/kota,” jelasnya.
Padahal, program Sekolah Rakyat bukan hanya tentang pembangunan fasilitas pendidikan, melainkan juga peluang strategis untuk mendatangkan dana dari APBN ke daerah.
“Ini peluang kita menghadirkan APBN di sektor pendidikan,” tegas Darlis.
Namun peluang ini terancam hilang apabila pemerintah daerah tidak menunjukkan keseriusan dan kecepatan dalam mempersiapkan diri. Program yang dirancang untuk menjawab kesenjangan pendidikan ini berisiko batal hanya karena kelemahan manajemen kebijakan di tingkat lokal. Ini mencerminkan kurangnya komitmen dalam mengangkat derajat pendidikan bagi masyarakat bawah.
