Julfansyah Soroti Ketidaktepatan Sasaran Program Beasiswa Pemkab Kutim, Minta Evaluasi dan Transparansi

Kutai Timur – Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur, Julfansyah, mengkritik pelaksanaan program beasiswa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim).

Menurut Julfansyah, program Beasiswa Kutim Tuntas maupun Beasiswa Stimulan masih banyak yang tidak mengenai sasaran dengan tepat.

Ia meminta agar kedua program tersebut dievaluasi secara menyeluruh dan diawasi dengan lebih seksama untuk memastikan bantuan pendidikan tersebut benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.

“Saat ini, program beasiswa ini terkesan tidak tepat sasaran. Beasiswa yang diberikan masih pilih-pilih dan ada penerima yang berasal dari keluarga tertentu. Jika program beasiswa ini mau berhasil dan memberikan manfaat yang maksimal, maka harus diterapkan dengan lebih objektif dan transparan,” tegas Julfansyah saat ditemui usai mengikuti rapat Badan Musyawarah DPRD Kutim pada Selasa (6/11/2024).

Julfansyah mengungkapkan bahwa meskipun Pemkab Kutim telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk dua program beasiswa ini, ia merasa masih ada ketidakadilan dalam penyaluran bantuan.

Program Beasiswa Kutim Tuntas, yang ditujukan untuk 300 mahasiswa diploma dan strata 1 (S1), serta 80 mahasiswa strata 2 (S2), dinilai belum sepenuhnya mencapai tujuannya, yakni untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dukungan.

“Beasiswa ini seharusnya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kami ingin memastikan bahwa beasiswa yang ada benar-benar memberikan kesempatan yang setara untuk semua pihak,” lanjut Julfansyah.

Sebelumnya, Pemerintah Kutim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp19,3 miliar dalam APBD 2024 untuk dua program beasiswa tersebut. Dana tersebut mencakup beasiswa kerja sama untuk 17 mahasiswa, Beasiswa Kutim Tuntas untuk 300 mahasiswa program diploma dan S1, serta 80 mahasiswa program S2. Meskipun anggaran yang dialokasikan cukup besar, Julfansyah menilai pengelolaan dan distribusinya perlu lebih hati-hati dan transparan.

“Penting bagi kami di DPRD untuk memastikan agar dana beasiswa ini tidak disalahgunakan atau diberikan kepada orang yang tidak berhak. Oleh karena itu, kami akan terus mengawasi pelaksanaan program ini dan meminta agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh,” ujarnya.

Selain itu, Julfansyah juga meminta agar proses pendaftaran dan seleksi beasiswa dilakukan dengan lebih terbuka dan jelas, agar semua mahasiswa di Kutai Timur, tanpa terkecuali, dapat mengakses informasi dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan pendidikan.

“Kami di DPRD Kutim akan terus berkomitmen untuk memastikan bahwa program-program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, berjalan dengan baik dan transparan. Beasiswa ini adalah hak setiap mahasiswa yang berprestasi dan membutuhkan dukungan, dan kita akan pastikan agar beasiswa ini tepat sasaran,” pungkas Julfansyah.(SH/ADV)