Sangatta – Mendekati pesta demokrasi 2024, langkah-langkah untuk menghilangkan praktik money politics menjadi fokus utama dalam rangka menciptakan pemilihan yang adil dan demokratis. Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur, Basti Sangga Langi, mengusulkan pendekatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai solusi untuk mengurangi budaya uang dalam politik.
“Kita perlu secara perlahan menghilangkan budaya money politics dan memberikan masukan kepada masyarakat. Kita harus menyosialisasikan nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam pemilihan,” ujarnya.
Sangga Langi menegaskan pentingnya peran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif money politics. “Kesbangpol memiliki tugas untuk mensosialisasikan konsep ini dan memastikan bahwa masyarakat memilih berdasarkan kualitas dan integritas calon pemimpin, bukan uang,” tambahnya.
Langi juga mencontohkan bagaimana masyarakat dapat memilih calon pemimpin berdasarkan kapasitas dan kesediaan untuk bekerja keras. “Ketika kita mendekati masyarakat dan menawarkan bantuan kepada mereka, seperti mencarikan pekerjaan untuk anak-anak mereka, ini adalah tindakan yang jauh lebih berharga daripada menerima uang. Kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pemimpin yang amanah adalah investasi jangka panjang,” katanya.
Pendekatan sosialisasi dan edukasi diharapkan akan mengubah budaya politik di Kabupaten Kutai Timur. Dengan bekerja sama dan berkomitmen untuk menghilangkan money politics, Pemilu 2024 diharapkan akan menjadi contoh positif dalam menjaga integritas pemilihan di Indonesia.ADV
