Sangatta – Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun ajaran 2023/2024 marak terjadi praktik Pungutan Liar (Pungli) yang membebankan orang tua/wali murid dengan sejumlah besar biaya administrasi.
Mengantisipasi hal ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sedang menggencarkan sosialisasi Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) pungli di berbagai daerah wilayah Kutim.
“Terbentuknya Saber Pungli berawal dari diterbitkannya Peraturan Presiden (PP) Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 dalam upaya pemberantasan Pungutan Liar, yang ditindaklanjuti oleh setiap Kepala Daerah, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk membentuk Satgas dan Sekretariat Saber Pungli,” jelas Kepala Disdikbud Kutim Mulyono.
Mulyono berharap, dengan adanya sosialisasi tersebut semua sekolah melalui kepala sekolah maupun komite penerimaan siswa baru jangan ada yang melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan pungli.
“Kami tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan pembinaan, bukan hanya melalui tatap muka, tapi kami juga gencar mengkampanyekan lewat media sosial sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, Mulyono juga menyampaikan bahwa pemerintah sudah membuatkan SK terkait dengan panduan PPDB sekaligus mengingatkan bahwa di sekolah negeri manapun sama sekali tidak ada pungutan biaya terkait pendaftaran.ADV
