Alwi Minta Kehadiran Kepala OPD dalam Paripurna Capai 80 Persen

Portalkaltim.com Balikpapan – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al-Qadri, mendorong peningkatan kedisiplinan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menghadiri rapat paripurna. Ia berharap kehadiran pimpinan perangkat daerah dapat mencapai minimal 80 persen agar koordinasi antara legislatif dan eksekutif berjalan lebih optimal, terutama dalam pembahasan agenda pemerintahan dan penganggaran daerah.

Hal tersebut disampaikan Alwi usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Balikpapan pada Senin (16/11/2026). Ia menilai, kehadiran kepala OPD secara langsung merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran pembahasan bersama DPRD. Sebab, masing-masing kepala perangkat daerah memiliki pemahaman mengenai program, kebutuhan, serta pelaksanaan kegiatan di instansinya.

Alwi menyebut, ketidakhadiran sejumlah kepala OPD yang kemudian diwakili sekretaris dinas bukan kali pertama menjadi perhatian. Kondisi tersebut perlu dievaluasi agar pelaksanaan rapat paripurna berikutnya dapat diikuti lebih banyak pimpinan perangkat daerah.

“DPRD tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu didukung kehadiran jajaran pemerintah kota, terutama kepala dinas yang memahami secara langsung program dan kebutuhan masing-masing perangkat daerah,” demikian penekanan dalam keterangannya.

Ia berharap seluruh kepala OPD dapat memberikan perhatian lebih terhadap agenda resmi DPRD. Menurutnya, rapat paripurna, khususnya yang berkaitan dengan pembahasan anggaran, membutuhkan keterlibatan kedua belah pihak agar setiap program dan kebutuhan pemerintah daerah dapat dibahas secara komprehensif.

Berdasarkan pengamatan dalam rapat paripurna terakhir, jumlah kepala OPD yang hadir diperkirakan hanya sekitar 10 orang. Angka tersebut dinilai belum mencapai 50 persen dari keseluruhan pimpinan perangkat daerah. Karena itu, peningkatan kehadiran menjadi salah satu hal yang perlu segera ditindaklanjuti.

Terkait langkah evaluasi, Alwi menjelaskan bahwa DPRD memiliki ruang untuk menyampaikan teguran, saran, dan masukan mengenai kedisiplinan jajaran OPD. Namun, peneguran secara langsung terhadap kepala dinas dinilai lebih tepat disampaikan melalui Wali Kota sebagai pimpinan pemerintahan daerah.

“DPRD akan meneruskan evaluasi mengenai tingkat kehadiran tersebut agar menjadi perhatian kepala daerah,” jelasnya.

Alwi berharap evaluasi ini dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Balikpapan sehingga kehadiran kepala OPD dalam rapat paripurna semakin meningkat. Target minimal 80 persen diharapkan menjadi bentuk komitmen bersama dalam memperkuat komunikasi, koordinasi, dan tanggung jawab antara legislatif dan eksekutif demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.(IM/ADV)

Loading


Warning: Attempt to read property "term_id" on false in /home/porn5411/public_html/wp-content/themes/umparanwp/widget/widget-collection.php on line 7