Novan Minta Sistem SPMB Samarinda Diperkuat dengan Data NIK

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie

Portalkaltim.com, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mendorong pembenahan sistem penerimaan murid baru agar proses seleksi berbasis domisili dapat berjalan lebih akurat. Salah satu perhatian utama adalah sistem pemetaan lokasi calon murid yang masih menghadapi kendala ketika data alamat pada dokumen kependudukan tidak tercatat secara lengkap.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan evaluasi SPMB 2026 menunjukkan bahwa persoalan teknis dalam sistem masih perlu diperbaiki. Menurutnya, akurasi data menjadi sangat penting karena jarak antara tempat tinggal dengan sekolah dapat menentukan peluang calon murid diterima.

“Kalau alamat di kartu keluarga tidak lengkap, sistem bisa kesulitan membaca titik lokasi secara akurat. Padahal perbedaan beberapa puluh meter saja bisa berpengaruh dalam penentuan jarak,” kata Novan.

Ia menjelaskan, terdapat dokumen kependudukan yang mencantumkan alamat secara lengkap, mulai dari nama jalan, gang, RT hingga nomor rumah. Namun, ada pula KK yang hanya mencantumkan sebagian alamat sehingga sistem mengalami kesulitan ketika melakukan pemetaan lokasi.

Menurut Novan, sistem yang membaca lokasi berdasarkan titik koordinat harus didukung dengan data kependudukan yang lengkap dan akurat. Karena itu, penggunaan NIK dinilai dapat menjadi salah satu opsi untuk memperkuat integrasi data dalam proses SPMB.

“Makanya ada usulan agar sistem yang ada bisa memasukkan NIK. Kita ingin data yang digunakan lebih kuat dan tidak hanya bergantung pada penulisan alamat yang terkadang tidak lengkap,” ujarnya.

Novan menilai pembenahan sistem tersebut perlu dilakukan sebelum pelaksanaan SPMB 2027. Pemerintah Kota Samarinda dinilai memiliki waktu untuk melakukan evaluasi terhadap sistem yang sudah berjalan sekaligus menyiapkan integrasi data antarlembaga.

Ia berharap koordinasi antara sekolah, Disdukcapil, Diskominfo dan perangkat daerah terkait dapat diperkuat. Dengan sistem yang semakin akurat, potensi kesalahan pemetaan jarak maupun persoalan administrasi diharapkan dapat ditekan.

“Ini bukan hanya persoalan aplikasi. Data dasarnya juga harus benar. Kalau data kependudukan dan sistemnya sudah terintegrasi, proses seleksi akan lebih transparan dan masyarakat juga lebih percaya,” pungkas Novan.

(AHM/RAD/DPRD Samarinda)