Dari Pembatalan ke Jalan Tengah, Mahasiswi ITK Akhirnya Lanjut Kuliah Lewat Skema Gratispol
Portalkaltim.com, Samarinda – Polemik pembatalan sepihak program bantuan pendidikan Gratispol yang sempat memicu kegelisahan mahasiswa, akhirnya menemukan titik terang.
Setelah gejolak panjang, permasalahan tersebut selesai melalui rangkaian komunikasi dan mediasi antara Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Kasus ini bermula dari Ade Rahayu, mahasiswi ITK dengan sistem pembelajaran eksekutif atau kuliah sambil bekerja, yang sebelumnya dinyatakan lulus sebagai penerima bantuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) gratis melalui program unggulan Pemprov Kaltim tersebut.
Namun setelah menjalani perkuliahan selama satu semester, statusnya sebagai penerima Gratispol dinyatakan batal tanpa kejelasan yang pasti, sehingga memunculkan aduan dan keresahan yang kemudian meluas di media sosial.
Melalui akun Instagram pribadinya @aderahayu277, Ade Rahayu mengungkapkan rasa syukur setelah solusi terbaik akhirnya dicapai melalui komunikasi yang konstruktif antara pihak kampus dan pemerintah provinsi.
“Kami telah mendapatkan solusi terbaik atas permasalahan yang kami hadapi melalui kerja sama dan komunikasi yang baik antara pihak ITK dan pihak Pemerintah Provinsi,” tulis Ade Rahayu dalam unggahannya, Selasa (27/1/2026).
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Institut Teknologi Kalimantan yang dinilai bersikap terbuka dan aktif membantu mahasiswa dalam proses penyelesaian persoalan bantuan pendidikan tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi sikap terbuka, kerja sama, serta solusi yang telah diberikan oleh pihak ITK dalam menyelesaikan permasalahan terkait program Gratispol ini,” lanjutnya.
Melalui kesepakatan yang dicapai, mahasiswa jalur eksekutif yang sebelumnya dinyatakan batal, termasuk Ade Rahayu, tetap memperoleh bantuan pembayaran UKT gratis dengan mekanisme penyesuaian sistem pembelajaran dari eksekutif ke reguler.
Dalam kolom komentar unggahannya, Ade Rahayu menjelaskan bahwa para mahasiswa bersedia menyesuaikan diri dengan dinamika perkuliahan reguler demi tetap melanjutkan pendidikan.
“Kami pindah ke kelas reguler dan mengikuti jadwal reguler, insyaallah kami berusaha menyesuaikan,” tulisnya menjawab pertanyaan warganet.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memfasilitasi dialog hingga tercapai jalan tengah, serta kepada rekan media dan masyarakat yang dinilai netral dan profesional dalam mengawal persoalan ini.
Ade turut merekomendasikan mahasiswa lain yang masih mengalami kendala serupa agar mengajukan pendampingan ke Lembaga Bantuan Hukum Samarinda yang telah memberikan dukungan hukum dan advokasi selama proses penyelesaian berlangsung.
Ia berharap ke depan program Gratispol dapat disosialisasikan secara lebih jelas sejak awal, mulai dari mekanisme pendaftaran hingga persyaratan penerima, agar tidak kembali menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi mahasiswa penerima manfaat.
Di lain sisi, Pemprov Kaltim melalui Instagram official @pemprov_kaltim, Pemprov Kaltim bersama ITK menegaskan komitmen bersama untuk melanjutkan dan menyelaraskan pelaksanaan Program Gratispol Pendidikan.
Kesepahaman ini dicapai dalam pertemuan resmi yang berlangsung di Samarinda pada 26 Januari 2026, sebagai upaya memastikan keberlanjutan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa di Kaltim.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menegaskan bahwa hubungan dan koordinasi antara Pemprov Kaltim dan ITK berjalan baik serta tidak terdapat persoalan mendasar, khususnya yang berkaitan dengan mahasiswa Program Pascasarjana Magister Manajemen Teknologi.
Sejumlah isu yang sempat mencuat ke ruang publik dipahami sebagai dampak dari miskomunikasi administratif yang kini telah diselesaikan melalui mekanisme dan jalur resmi.
Pemprov Kaltim dan ITK juga menyepakati solusi serta langkah tindak lanjut bagi mahasiswa yang sebelumnya belum terakomodasi dalam Program Gratispol Pendidikan.
Penanganan dan implementasi solusi tersebut dilaksanakan secara bersama oleh Pemprov Kaltim dan pihak kampus ITK, dengan tetap mengacu pada ketentuan akademik serta mekanisme internal yang berlaku.
Komitmen bersama ditegaskan untuk memastikan mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Teknologi yang memenuhi kriteria tetap dapat melanjutkan pendidikan melalui Program Gratispol Pendidikan.
Program ini dipandang sebagai bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kaltim.
Pemprov Kaltim mengapresiasi kerja sama konstruktif yang ditunjukkan oleh ITK dalam menjaga sinergi antara kebijakan pembangunan daerah dan dunia pendidikan tinggi.
Ke depan, kedua pihak bersepakat untuk terus memperkuat kolaborasi yang sehat, berdaya saing, dan berlandaskan integritas demi keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia di Kaltim. (SH)
